Keputusan Presiden Prabowo Subianto terkait status empat pulau yang sebelumnya menjadi sengketa antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara menuai apresiasi. Empat pulau tersebut, yaitu Pulau Mangkir Besar, Pulau Mangkir Kecil, Pulau Panjang, dan Pulau Lipan, secara resmi dikembalikan ke wilayah administratif Aceh.

Pengamat Kebijakan Publik menilai langkah Presiden Prabowo ini sebagai wujud penyelesaian polemik yang berkepanjangan. Keputusan ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum terkait batas wilayah antara Aceh dan Sumatera Utara, sehingga Pemerintah Provinsi Aceh dapat segera fokus pada pembangunan di keempat pulau tersebut.

Dasar Keputusan Presiden

Keputusan Presiden Prabowo didasarkan pada sejumlah pertimbangan, termasuk dokumen-dokumen dan data pendukung yang dimiliki pemerintah. Salah satu dokumen penting adalah kesepakatan antara Gubernur Aceh Ibrahim Hanan dan Gubernur Sumatera Utara Raja Inal Siregar pada tahun 1992. Kesepakatan tersebut, yang didasarkan pada peta topografi TNI AD tahun 1978, secara jelas menyatakan bahwa keempat pulau tersebut merupakan bagian dari wilayah Aceh.

Harapan untuk Pembangunan Berkelanjutan

Dengan adanya kepastian hukum ini, diharapkan Pemerintah Provinsi Aceh dapat segera mengambil langkah-langkah strategis untuk mengembangkan potensi keempat pulau tersebut. Pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pengembangan sektor pariwisata menjadi beberapa prioritas yang perlu segera direalisasikan. Selain itu, penting juga untuk memperhatikan aspek lingkungan dan keberlanjutan dalam setiap program pembangunan yang akan dilaksanakan.

Aspek Historis dan Sosiologis

Keputusan Presiden Prabowo juga dinilai sebagai bentuk pengakuan terhadap aspek historis dan sosiologis dari konflik pulau tersebut. Kesepakatan tahun 1992 antara kedua gubernur merupakan bukti nyata adanya kesepahaman dan kesepakatan mengenai batas wilayah antara Aceh dan Sumatera Utara. Dengan mengakui kesepakatan ini, pemerintah telah menghormati sejarah dan kearifan lokal yang ada.

Proses Pengambilan Keputusan

Keputusan terkait status empat pulau ini diambil setelah melalui serangkaian pertemuan dan pembahasan antara berbagai pihak terkait. Gubernur Aceh, Gubernur Sumatera Utara, dan Menteri Dalam Negeri telah bertemu di Istana Kepresidenan Jakarta untuk membahas masalah ini. Presiden Prabowo sendiri, meskipun sedang dalam perjalanan dinas ke Rusia, tetap memantau perkembangan situasi dan memberikan arahan yang jelas.

Berikut adalah poin-poin penting terkait keputusan ini:

• Empat pulau (Mangkir Besar, Mangkir Kecil, Panjang, dan Lipan) kembali ke Aceh.
• Keputusan didasarkan pada dokumen dan data pendukung, termasuk kesepakatan tahun 1992.
• Diharapkan memberikan kepastian hukum dan mendorong pembangunan di Aceh.
• Memenuhi aspek historis dan sosiologis dari konflik pulau.

Keputusan Presiden Prabowo ini diharapkan dapat menjadi babak baru dalam hubungan antara Aceh dan Sumatera Utara, serta membawa kemajuan dan kesejahteraan bagi masyarakat di kedua provinsi.