Kesenjangan Digital Hambat Potensi Perempuan Indonesia

Dalam sebuah pernyataan di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), New York, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI, Arifah Fauzi, menyoroti permasalahan krusial terkait kesenjangan akses internet antara perempuan dan laki-laki di Indonesia. Data yang disampaikan menunjukkan disparitas yang signifikan, dengan jumlah laki-laki yang memiliki akses internet jauh lebih besar dibandingkan perempuan. Lebih tepatnya, pada tahun 2023, tercatat selisih 244 juta pengguna internet antara laki-laki dan perempuan, sebuah angka yang mengkhawatirkan dan semakin lebar di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia.

Ibu Menteri menekankan bahwa kesenjangan digital ini bukan sekadar masalah angka statistik, melainkan hambatan serius bagi pemberdayaan ekonomi perempuan. Keterbatasan akses internet secara langsung menghambat partisipasi perempuan dalam ekonomi digital, khususnya dalam sektor kewirausahaan. Banyak wirausahawan perempuan yang menghadapi berbagai tantangan, mulai dari norma sosial dan budaya yang membatasi peran mereka, kendala akses pembiayaan, kesulitan penetrasi pasar digital, hingga ancaman kekerasan berbasis gender di dunia maya. Hal ini menciptakan siklus kemiskinan dan ketidaksetaraan yang sulit diatasi tanpa intervensi yang komprehensif.

Strategi Pemerintah untuk Menjembatani Kesenjangan Digital

Pemerintah Indonesia, menurut Menteri PPPA, telah dan akan terus berupaya untuk mengatasi permasalahan ini melalui berbagai strategi. Salah satu langkah penting adalah pengembangan pendekatan Satu Data untuk perempuan dan anak. Inisiatif ini bertujuan untuk menghasilkan data yang akurat dan komprehensif guna mengidentifikasi secara tepat lokasi dan jenis kesenjangan digital yang terjadi. Data yang valid akan menjadi dasar perencanaan dan implementasi program intervensi yang lebih efektif dan tertarget.

Selain itu, Kementerian PPPA juga meluncurkan program Ruang Bersama Indonesia, sebuah gerakan untuk memberdayakan wirausahawan perempuan dalam memanfaatkan peluang ekonomi digital. Program ini diharapkan dapat memberikan pelatihan, pendampingan, dan akses sumber daya yang dibutuhkan para wirausahawan perempuan untuk berkembang di era digital. Pemerintah juga berkomitmen untuk memperkuat perlindungan perempuan dari kekerasan berbasis gender online, melalui kebijakan dan mekanisme yang lebih efektif. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk menciptakan ruang digital yang aman dan inklusif bagi semua.

Kolaborasi Multipihak sebagai Kunci Sukses

Menutup kesenjangan digital ini membutuhkan upaya kolektif dari berbagai pihak. Menteri PPPA mengajak seluruh pemangku kepentingan, termasuk sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, dan masyarakat luas untuk turut serta dalam mempercepat investasi di bidang literasi digital dan inklusi keuangan bagi perempuan. Peningkatan literasi digital akan memberdayakan perempuan untuk memanfaatkan teknologi secara efektif, sementara akses keuangan yang lebih baik akan membuka peluang usaha baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Dengan kolaborasi yang kuat dan komitmen bersama, diharapkan kesenjangan digital yang menghambat potensi perempuan Indonesia dapat segera diatasi.

Langkah-langkah konkret yang perlu dilakukan meliputi:

• Meningkatkan akses internet di daerah pedesaan dan terpencil.
• Memberikan pelatihan dan pendidikan digital kepada perempuan.
• Memberikan dukungan finansial bagi wirausahawan perempuan.
• Meningkatkan keamanan siber dan perlindungan perempuan dari kekerasan online.
• Membangun kemitraan dengan sektor swasta dan organisasi masyarakat sipil.

Hanya dengan upaya komprehensif dan kolaboratif, kita dapat memastikan bahwa transformasi digital di Indonesia truly inklusif dan memberdayakan seluruh lapisan masyarakat, termasuk perempuan.