Massa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Masyarakat Pelalawan (AMMP) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Riau, Pekanbaru, pada hari Rabu (18/6/2025). Aksi ini dilakukan sebagai bentuk penolakan terhadap rencana relokasi warga dari kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) yang terletak di Kabupaten Pelalawan. Kapolda Riau, Irjen Pol. Herry Heryawan, turut hadir di lokasi untuk memantau jalannya aksi dan memberikan apresiasi atas ketertiban yang dijaga oleh para demonstran.

Irjen Pol. Herry Heryawan menyampaikan rasa terima kasihnya kepada seluruh peserta aksi karena telah menyampaikan aspirasi mereka dengan cara yang damai dan tertib. Beliau juga menyatakan bahwa pihak kepolisian akan terus berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Riau dan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) untuk mencari solusi terbaik terkait permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat.

Tuntutan Demonstran

Massa aksi yang berasal dari Aliansi Mahasiswa Masyarakat Pelalawan (AMMP) dengan tegas menolak relokasi mandiri dari kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN). Mereka bersikukuh untuk tetap tinggal di wilayah tempat tinggal mereka saat ini, yang meliputi Kecamatan Pangkalan Kuras dan Kecamatan Ukui. Koordinator aksi, Wandri Saputro Simbolon, menyerukan kepada Gubernur Riau, Kapolda Riau, dan Bupati Pelalawan untuk memfasilitasi pertemuan antara perwakilan masyarakat dengan Presiden Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).

AMMP berharap Pemerintah Provinsi Riau dapat memperjuangkan aspirasi masyarakat terkait permasalahan ini. Mereka memberikan tenggat waktu selama 7 hari kepada pemerintah untuk dapat memfasilitasi dialog langsung dengan pemerintah pusat di Istana Negara. Jika permintaan tersebut tidak dipenuhi, AMMP mengancam akan menduduki Kantor Gubernur Riau hingga tuntutan mereka mendapatkan respons yang serius.

Berikut adalah poin-poin tuntutan massa aksi:

• Menolak relokasi mandiri dari kawasan TNTN.
• Meminta pemerintah memfasilitasi pertemuan dengan Presiden RI dan DPR RI.
• Meminta Pemerintah Provinsi Riau memperjuangkan aspirasi masyarakat.
• Memberikan waktu 7x24 jam untuk dialog di Istana Negara, atau akan menduduki kantor Gubernur Riau.

Respons Pemerintah Provinsi Riau

Gubernur Riau, Abdul Wahid, menyatakan bahwa Pemerintah Daerah tidak memiliki wewenang untuk mengambil keputusan terkait permasalahan yang terjadi di TN Tesso Nilo. Namun, ia berjanji akan menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah pusat. Abdul Wahid juga mengatakan bahwa pihaknya akan berkomunikasi dengan Tim Satgas Nasional terkait aspirasi masyarakat, termasuk mengenai permasalahan portal yang ada di lokasi TNTN.

Abdul Wahid menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang telah menyampaikan aspirasi dengan tertib. Ia juga berjanji akan terus berupaya mencari solusi terbaik untuk permasalahan ini bersama dengan pihak-pihak terkait.

Pada pukul 11.48 WIB, Gubernur Abdul Wahid bersama dengan Kapolda Irjen Pol. Herry Heryawan dan Bupati Pelalawan menemui massa aksi. Di atas mobil komando, Gubernur Abdul Wahid menyampaikan bahwa pihaknya akan mencari solusi bersama untuk menyelesaikan permasalahan ini. Beliau juga berterima kasih kepada seluruh peserta aksi karena telah menjaga ketertiban selama menyampaikan aspirasi mereka. Terkait permasalahan portal, Abdul Wahid berjanji akan segera mengkomunikasikannya dengan Satgas terkait.