Gelombang kritik kembali menerpa pemerintah terkait praktik rangkap jabatan yang melibatkan sejumlah wakil menteri sebagai komisaris di berbagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Fenomena ini memicu perdebatan sengit di kalangan akademisi, pengamat kebijakan publik, dan masyarakat sipil, yang menyoroti potensi konflik kepentingan dan efektivitas pengawasan.

Kekhawatiran utama berpusat pada potensi tumpang tindih kepentingan, di mana para wakil menteri yang seharusnya mengawasi kinerja BUMN justru menduduki posisi strategis di dalam dewan komisaris. Kondisi ini dikhawatirkan dapat mengaburkan fungsi kontrol dan keseimbangan (check and balance) yang esensial dalam tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance). Selain itu, rangkap jabatan ini juga dinilai bertentangan dengan semangat efisiensi anggaran negara dan perampingan birokrasi yang selama ini digaungkan pemerintah.

Berikut daftar nama wakil menteri yang diketahui memangku jabatan komisaris di BUMN beserta anak perusahaannya:

• Sudaryono (Wakil Menteri Pertanian): Komisaris Utama PT Pupuk Indonesia (Persero)
• Immanuel Ebenezer Gerungan (Wakil Menteri Ketenagakerjaan): Komisaris PT Pupuk Indonesia (Persero)
• Giring Ganesha (Wakil Menteri Kebudayaan): Komisaris PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk
• Angga Raka Prabowo (Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika): Komisaris Utama PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk
• Ossy Dermawan (Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional): Komisaris PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk
• Silmy Karim (Wakil Menteri Hukum dan HAM): Komisaris PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk
• Fahri Hamzah (Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman): Komisaris PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
• Suahasil Nazara (Wakil Menteri Keuangan): Komisaris PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
• Aminuddin Ma'ruf (Wakil Menteri BUMN): Komisaris PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
• Kartika Wirjoatmodjo (Wakil Menteri BUMN): Komisaris Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
• Helvy Yuni Moraza (Wakil Menteri Koperasi dan UKM): Komisaris PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
• Diana Kusumastuti (Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat): Komisaris Utama PT Brantas Abipraya (Persero)
• Yuliot Tanjung (Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral): Komisaris PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
• Didit Herdiawan Ashaf (Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan): Komisaris Utama PT Perikanan Indonesia (Persero)
• Suntana (Wakil Menteri Perhubungan): Komisaris Utama PT Pelabuhan Indonesia (Persero)
• Dante Saksono (Wakil Menteri Kesehatan): Komisaris PT Pertamina Bina Medika
• Donny Ermawan Taufanto (Wakil Menteri Pertahanan): Komisaris Utama PT Dahana
• Christina Aryani (Wakil Menteri P2MI/Wakil Kepala BP2MI): Komisaris PT Semen Indonesia (Persero) Tbk
• Diaz Hendropriyono (Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan): Komisaris Utama PT Telekomunikasi Seluler
• Ahmad Riza Patria (Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi): Komisaris PT Telekomunikasi Seluler
• Dyah Roro Esti Widya Putri (Wakil Menteri Perdagangan): Komisaris Utama PT Sarinah
• Todotua Pasaribu (Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal): Wakil Komisaris Utama PT Pertamina (Persero)
• Ratu Isyana Bagoes Oka (Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga): Komisaris PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk
• Juri Ardiantoro (Wakil Menteri Sekretaris Negara): Komisaris Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk
• Nezar Patria (Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika): Komisaris Utama PT Indosat Tbk

Keberadaan sejumlah wakil menteri pada posisi strategis di BUMN menimbulkan pertanyaan tentang independensi pengawasan dan potensi benturan kepentingan. Publik berharap pemerintah dapat memberikan penjelasan komprehensif dan mengevaluasi kembali kebijakan ini demi terciptanya tata kelola BUMN yang transparan, akuntabel, dan bebas dari konflik kepentingan.