Penyaluran bantuan sosial (bansos) tahap kedua yang ditargetkan rampung pada pekan ini, menghadapi kendala serius. Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf mengungkapkan bahwa terdapat lebih dari 1,3 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mengalami gagal salur.

"Terdapat 1.323.459 KPM yang mengalami kendala dalam penyaluran bansos," ujar Mensos Saifullah Yusuf di Jakarta, Rabu (18/6/2025).

Penyebab Gagal Salur

Beberapa faktor menjadi penyebab utama gagal salurnya bansos ini. Permasalahan teknis administrasi mendominasi, seperti:

• Rekening bank penerima yang tidak aktif.
• Rekening bank penerima tidak ditemukan.
• Ketidaksesuaian data antara nama dan nomor rekening penerima.

"Ketidakcocokan antara nama dan nomor rekening secara otomatis menggagalkan proses penyaluran," jelas Gus Ipul, sapaan akrab Mensos.

Upaya Pemerintah Mengatasi Kendala

Kementerian Sosial (Kemensos) mengambil langkah-langkah proaktif untuk mengatasi permasalahan ini. Koordinasi intensif dilakukan dengan:

• Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).
• Badan Pusat Statistik (BPS).

Koordinasi ini bertujuan untuk menelusuri dan memvalidasi data penerima bansos.

Selain itu, Kemensos juga berencana menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk memastikan kelayakan penerima bantuan melalui rekening yang bersangkutan.

"Kerja sama dengan PPATK diperlukan untuk memastikan validitas rekening penerima. Kami juga akan menindaklanjuti potensi kejanggalan dalam data penerima," tegas Gus Ipul.

Bahkan, Mensos tidak menutup kemungkinan adanya tindakan hukum jika ditemukan indikasi penyimpangan dalam data penerima. Salah satu fokus perhatian adalah keterkaitan penerima bansos dengan aktivitas ilegal seperti judi online (judol).

"Jika terindikasi terlibat judol, bansos akan dicabut dan kasusnya akan ditindaklanjuti," ujar Mensos.

Imbauan kepada Masyarakat

Masyarakat diimbau untuk aktif melaporkan jika merasa berhak menerima bansos namun belum menerimanya. Laporan dari masyarakat akan sangat membantu proses verifikasi dan penyaluran lanjutan.

"Keterbukaan laporan dari masyarakat sangat kami harapkan," kata Gus Ipul.

Kemensos juga akan melakukan pencocokan data penerima dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Ekstensi Nasional (DTSEN) untuk memastikan akurasi data penerima.

"Pencocokan dengan DTSEN akan dilakukan, diikuti dengan koordinasi dengan lembaga terkait lainnya," jelas Mensos.

Mengingat saat ini masih dalam masa transisi penyaluran bansos tahap kedua, masyarakat diminta untuk bersabar dan terus memantau perkembangan.

"Saya memahami kekhawatiran masyarakat yang belum menerima bansos. Ini adalah masa transisi, mohon bersabar dan terus laporkan jika belum menerima," imbau Gus Ipul.

Kemensos mencatat, penyaluran bantuan kepada Keluarga Harapan (PKH) telah mencapai 80 persen, atau 7.991.960 KPM. Sementara untuk bantuan sembako, telah tersalurkan kepada sekitar 78 persen dari total 18,3 juta penerima.