Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah menggodok Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR), sebuah inisiatif yang bertujuan untuk memperluas dan memperkuat regulasi terkait area bebas asap rokok di ibu kota. Usulan ini, yang disampaikan dalam rapat paripurna DPRD DKI Jakarta beberapa waktu lalu, memicu perdebatan sengit mengenai keseimbangan antara perlindungan kesehatan masyarakat dan potensi dampak ekonomi terhadap pelaku usaha, khususnya sektor ritel kecil.

Inti dari Raperda KTR adalah pembatasan aktivitas merokok di tempat-tempat umum tertentu, dengan tujuan utama melindungi individu yang tidak merokok dari paparan asap rokok atau perokok pasif. Pendukung Raperda berargumen bahwa asap rokok mengandung zat berbahaya yang dapat menyebabkan berbagai penyakit serius, baik bagi perokok aktif maupun mereka yang terpapar secara tidak langsung. Pembentukan KTR dianggap sebagai langkah penting dalam menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan aman bagi seluruh warga Jakarta.

Namun, di sisi lain, Raperda KTR menimbulkan kekhawatiran di kalangan pelaku usaha, terutama pedagang kecil yang mengandalkan penjualan rokok sebagai salah satu sumber pendapatan utama. Salah satu poin krusial dalam Raperda ini adalah larangan penjualan rokok dalam radius tertentu dari sekolah dan fasilitas pendidikan, yang dikhawatirkan akan memukul omzet penjualan secara signifikan. Kritik juga muncul terkait potensi dampak negatif terhadap industri rokok secara keseluruhan, yang memberikan kontribusi cukup besar terhadap pendapatan daerah dan lapangan kerja.

Beberapa pihak mengusulkan alternatif yang lebih moderat, seperti fokus pada penegakan aturan terkait penjualan rokok kepada anak di bawah umur dan peningkatan edukasi tentang bahaya merokok. Mereka berpendapat bahwa pendekatan ini dapat mencapai tujuan kesehatan publik tanpa harus mengorbankan mata pencaharian pedagang kecil dan potensi pendapatan daerah.

Selain larangan penjualan di dekat sekolah, Raperda KTR juga mencakup skenario lain yang sedang dipertimbangkan, termasuk pembatasan iklan rokok di ruang publik dan penerapan kemasan rokok polos tanpa merek. Skenario-skenario ini menimbulkan kekhawatiran akan potensi hilangnya pekerjaan dan penurunan pendapatan bagi pemerintah daerah.

Sebelum Raperda ini, Jakarta telah memiliki aturan KTR yang diatur dalam Peraturan Gubernur (Pergub). Namun, dengan peningkatan status menjadi Perda, regulasi KTR akan memiliki kekuatan hukum yang lebih besar dan sanksi yang lebih tegas bagi pelanggar, termasuk denda yang signifikan bagi pihak yang melanggar aturan periklanan rokok. Regulasi ini juga mencakup rokok elektrik atau vape, memperluas cakupan KTR untuk mencakup semua bentuk produk tembakau.

Berikut adalah beberapa poin utama yang menjadi sorotan dalam Raperda KTR:

• Pembatasan Wilayah Merokok: Menentukan wilayah-wilayah spesifik yang dilarang untuk aktivitas merokok.
• Larangan Penjualan: Membatasi penjualan rokok di sekitar fasilitas pendidikan dan area publik tertentu.
• Pengawasan dan Penegakan Hukum: Memperkuat mekanisme pengawasan dan penegakan hukum untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan.
• Sanksi Pelanggaran: Menetapkan sanksi yang jelas dan tegas bagi individu atau badan usaha yang melanggar ketentuan KTR.
• Edukasi dan Sosialisasi: Meningkatkan program edukasi dan sosialisasi tentang bahaya merokok dan manfaat KTR.

Perdebatan mengenai Raperda KTR mencerminkan kompleksitas dalam menyeimbangkan kepentingan yang berbeda. Di satu sisi, ada kebutuhan mendesak untuk melindungi kesehatan publik dari bahaya asap rokok. Di sisi lain, ada kekhawatiran tentang potensi dampak ekonomi terhadap pelaku usaha kecil dan pendapatan daerah. Mencari solusi yang adil dan efektif yang dapat memenuhi kedua tujuan ini akan menjadi tantangan utama bagi para pembuat kebijakan di Jakarta.