Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah menjajaki pemanfaatan aset rampasan dari tindak pidana korupsi untuk pembangunan perumahan rakyat. Langkah ini diwujudkan melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menteri PUPR, Maruarar Sirait, menekankan pentingnya status hukum tanah yang jelas dan tidak bermasalah agar proses pembangunan dapat berjalan efisien dan tepat sasaran.

Maruarar menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan peninjauan ke berbagai lokasi dan menemukan banyak lahan negara yang secara hukum sah milik pemerintah, namun фактично telah diduduki oleh masyarakat. Situasi ini dapat memperpanjang proses pembangunan dan menimbulkan potensi konflik. Oleh karena itu, ia berharap aset rampasan yang dialokasikan untuk perumahan rakyat memiliki status clean and clear, sehingga dapat segera dimanfaatkan tanpa hambatan юридичні.

"Kami membutuhkan lahan yang strategis dan tidak dihuni agar pembangunan dapat dipercepat," ujar Maruarar saat ditemui di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (18/6/2025). Ia menambahkan bahwa koordinasi dengan berbagai instansi terkait, seperti Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR), Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), Bank Tanah, dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sangat penting untuk memastikan kelancaran proses ini.

Usulan pemanfaatan aset rampasan korupsi untuk perumahan rakyat ini merupakan inisiatif dari Menteri Maruarar. Sebelumnya, ia telah melakukan kunjungan ke Kejaksaan Agung dan KPK untuk membahas potensi kerja sama ini. Pemerintah menyadari bahwa penyediaan perumahan yang layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah merupakan tantangan besar, dan pemanfaatan aset negara secara optimal dapat menjadi solusi yang efektif. Dengan sinergi antarlembaga, diharapkan program perumahan rakyat dapat berjalan sukses dan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat.

Beberapa poin penting yang menjadi perhatian dalam kerja sama ini meliputi:

• Status Hukum Lahan: memastikan lahan yang akan digunakan bebas dari sengketa dan memiliki status hukum yang jelas.
• Lokasi Strategis: memilih lokasi yang mudah diakses oleh masyarakat dan memiliki fasilitas pendukung yang memadai.
• Koordinasi Antarlembaga: menjalin kerja sama yang solid dengan berbagai instansi terkait untuk mempercepat proses pembangunan.
• Efisiensi Waktu: meminimalkan potensi hambatan agar pembangunan dapat selesai tepat waktu.

Diharapkan dengan adanya kerja sama ini, penyediaan perumahan rakyat dapat dipercepat dan lebih banyak masyarakat berpenghasilan rendah yang memiliki akses terhadap tempat tinggal yang layak.