Pemerintahan mendatang di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dihadapkan pada pekerjaan rumah besar, yakni memberantas korupsi, khususnya di sektor yudisial. Praktik korupsi yang merajalela di lembaga peradilan dinilai menjadi tantangan serius yang harus segera diatasi demi memulihkan kepercayaan publik.

Menurut seorang ahli hukum pidana dari Universitas Trisakti, Albert Aries, penegakan hukum yang bersih dan bebas dari korupsi adalah fondasi utama untuk membangun kepercayaan publik terhadap sistem hukum Indonesia. Kepercayaan ini tidak hanya penting bagi masyarakat umum, tetapi juga bagi dunia usaha dan investor yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia.

Albert Aries menekankan bahwa kepercayaan terhadap sistem peradilan akan menjadi kunci keberhasilan berbagai program pembangunan yang dicanangkan oleh pemerintah. Iklim investasi yang sehat dan kompetitif hanya dapat tercipta jika para investor yakin bahwa hukum di Indonesia ditegakkan secara adil dan transparan.

Selain itu, Albert juga menyoroti pentingnya memaksimalkan upaya pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi atau asset recovery. Pemulihan aset ini tidak hanya akan mengembalikan kerugian negara, tetapi juga memberikan efek jera bagi para pelaku korupsi.

Survei terbaru menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat menyatakan kepuasan terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran dalam penanganan kasus korupsi. Mayoritas responden, khususnya dari generasi Z dan Y, mendapatkan informasi mengenai kasus korupsi melalui media sosial. Hal ini menunjukkan bahwa platform digital telah menjadi sumber informasi utama bagi masyarakat, mengalahkan media konvensional seperti televisi dan berita daring.

Kasus korupsi yang paling banyak diketahui masyarakat adalah kasus bahan bakar minyak (BBM) oplosan. Mayoritas responden juga menyatakan keyakinannya bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran mampu menyelesaikan kasus-kasus korupsi yang menjadi perhatian publik, termasuk kasus minyak goreng, logam mulia, dan bank daerah.

Survei ini dilakukan oleh Litbang Kompas melalui wawancara tatap muka dengan 1.200 responden di 38 provinsi. Data diambil menggunakan metode multistage random sampling dan dibiayai oleh Kementerian Informasi dan Digital.

Berikut daftar kasus korupsi yang masyarakat ketahui:

• Kasus BBM Oplosan
• Kasus Minyak Goreng
• Kasus Logam Mulia
• Kasus Bank Daerah