Krisis Ketenagakerjaan Indonesia: Antara Impian ASN dan Realita PHK Massal

Tingginya angka pelamar Aparatur Sipil Negara (ASN) di Indonesia merefleksikan permasalahan struktural yang lebih dalam dari sekadar perebutan posisi di sektor publik. Fenomena ini, yang dipicu oleh berbagai faktor, menunjukkan disfungsi sistem ketenagakerjaan nasional dan mendesak adanya reformasi menyeluruh. Data Badan Kepegawaian Negara (BKN) tahun 2024 yang menunjukkan 3.963.832 pelamar untuk 250.407 formasi CPNS, meskipun lebih rendah dari tahun 2019, tetap menggambarkan persaingan yang sangat ketat. Angka ini belum termasuk pelamar Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), yang jumlahnya juga signifikan. Persentase ASN terhadap jumlah penduduk Indonesia (sekitar 1,54%) mungkin tampak ideal secara kuantitatif, namun kualitas dan distribusi tenaga ASN menunjukkan ketidakseimbangan yang serius. Kekurangan tenaga kesehatan, pendidik, dan pekerja layanan dasar berbanding terbalik dengan surplus di beberapa sektor lain, sebuah indikasi perencanaan yang kurang strategis.

Salah satu akar masalahnya adalah kekurangan perencanaan strategis PNS secara nasional, seperti yang diteliti oleh Ajib Rakhmawanto di BKN. Validitas kebutuhan PNS per instansi berdasarkan beban kerja, standar kompetensi PNS yang belum jelas, dan kurangnya proyeksi kebutuhan PNS berdasarkan pertumbuhan penduduk dan kondisi objektif semuanya berkontribusi pada permasalahan ini. Pemerintah tidak mungkin mengakomodasi semua pelamar dengan menjadikan mereka ASN. Hal ini tidak hanya akan membebani anggaran negara, tetapi juga akan mengakibatkan pembengkakan birokrasi yang tidak efisien dan menghambat pelayanan publik. Oleh karena itu, mendesain ulang sistem ketenagakerjaan nasional menjadi suatu keharusan.

Di sisi lain, gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang melanda sektor swasta semakin memperparah situasi. Data Kementerian Ketenagakerjaan menunjukkan angka PHK yang mengkhawatirkan, mencapai 64.855 orang pada tahun 2023 dan diperkirakan mencapai 80.000 orang pada tahun 2024. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2021 tentang PKWT memberikan beberapa alasan PHK, termasuk efisiensi. Namun, pertanyaan yang muncul adalah apakah efisiensi tersebut selalu berpihak pada pekerja atau apakah negara cukup melindungi hak-hak pekerja dalam proses tersebut? Situasi ini semakin diperburuk oleh iklim usaha yang tidak kondusif, regulasi yang tidak konsisten, pajak yang tinggi, dan pungutan liar yang merajalela. Kegagalan perusahaan seperti PT Sritex, yang mengalami kerugian miliaran dollar AS, menunjukkan betapa rapuhnya kondisi sektor swasta dan ketidakmampuan pemerintah dalam memberikan perlindungan yang memadai kepada pengusaha dan pekerja.

Bursa tenaga kerja Indonesia saat ini berada dalam kondisi darurat. Minimnya lapangan kerja dan maraknya PHK telah mendorong banyak lulusan perguruan tinggi untuk berbondong-bondong melamar sebagai ASN, bukan karena semangat pengabdian, tetapi demi stabilitas finansial. Ini merupakan indikator utama kegagalan sistem ketenagakerjaan nasional. Pemerintah perlu mengatasi masalah ini dengan pendekatan komprehensif, bukan dengan sekadar menambah formasi ASN. Reformasi yang menyeluruh, meliputi perbaikan iklim investasi, perbaikan birokrasi, dan penciptaan ekosistem kerja yang sehat dan berkelanjutan, menjadi kunci untuk menyelesaikan krisis ini dan membuka peluang kerja yang lebih baik bagi generasi muda Indonesia.

Catatan: Data yang digunakan dalam tulisan ini bersumber dari berbagai laporan resmi pemerintah dan berita publik. Angka-angka yang dikutip dapat bervariasi tergantung sumbernya.

Sumber: Nicholas Martua Siagian, Direktur Eksekutif Asah Kebijakan Indonesia