Polemik Penawaran Empat Pulau di Anambas Melalui Situs Online: Klarifikasi Pemerintah dan Status Kepemilikan Lahan

Baru-baru ini, dunia maya dihebohkan dengan penawaran empat pulau yang terletak di Kabupaten Anambas, Kepulauan Riau, melalui sebuah situs web internasional. Pulau-pulau tersebut adalah Pulau Ritan, Pulau Tokongsendok, Pulau Mala, dan Pulau Nakok. Penawaran ini memicu berbagai pertanyaan mengenai legalitas dan implikasi dari penjualan pulau-pulau kecil di Indonesia.

Situs Private Islands Inc, yang berbasis di Kanada, menjadi platform tempat pulau-pulau tersebut dipromosikan. Situs ini memang dikenal sebagai wadah jual beli dan sewa pulau-pulau pribadi di seluruh dunia. Dalam deskripsi yang menyertai penawaran, keindahan alam Kepulauan Anambas, dengan potensi pengembangan resor ekowisata kelas atas, menjadi daya tarik utama. Lokasinya yang strategis, hanya 200 mil laut dari Singapura, semakin menambah nilai jualnya. Pulau pertama, seluas 141 hektare, digambarkan memiliki vegetasi tropis yang rimbun, laguna, dan pantai alami. Sementara pulau kedua, berukuran lebih kecil yaitu 18 hektare.

Walaupun statusnya masih "for sale", harga pulau-pulau tersebut tidak dicantumkan secara eksplisit, melainkan menggunakan mekanisme "price upon request". Penjualan ini ditawarkan dalam bentuk kepemilikan saham, dengan dua perusahaan pemilik yang sedang dalam proses peningkatan status menjadi PT PMA (Penanaman Modal Asing), sehingga membuka peluang investasi asing. Situs tersebut juga menjelaskan bahwa sesuai hukum investasi asing Indonesia, investor internasional diperbolehkan menyewa lahan secara langsung atau melalui entitas internasional. Namun, perlu diingat bahwa semua pantai, terumbu karang, dan ombak selancar di sekitar lahan tersebut tetap merupakan area publik.

Menanggapi isu ini, Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik, Doni Ismanto Darwin, menegaskan bahwa keempat pulau tersebut tidak diperjualbelikan. Ia menjelaskan bahwa pulau-pulau tersebut merupakan wilayah kedaulatan Indonesia dan masuk dalam kawasan konservasi Kepulauan Anambas. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 3 Tahun 2003, alokasi ruang keempat pulau ini adalah kawasan pariwisata. Doni juga menekankan bahwa tidak ada regulasi di Indonesia yang memperbolehkan penjualan pulau. Pemerintah memberikan perlindungan penuh kepada pulau-pulau kecil karena terkait dengan kedaulatan negara.

Regulasi yang ada lebih mengatur mengenai pengelolaan dan pemanfaatan pulau-pulau kecil, kepemilikan lahan dan tanah, serta pengalihan saham dan investasi. Penguasaan dan pemanfaatan pulau kecil pun tidak dapat dilakukan secara penuh. Setidaknya 30% lahan harus dikuasai negara untuk area lindung, akses publik, dan kepentingan umum. Dari 70% area yang dapat dimanfaatkan, pelaku usaha wajib mengalokasikan ruang terbuka hijau. Aturan ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga iklim investasi di pulau kecil untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan, namun tetap mengutamakan kepentingan masyarakat dan kelestarian ekosistem.

Penawaran pulau-pulau di Anambas ini menjadi pengingat akan pentingnya pengawasan dan pengelolaan pulau-pulau kecil di Indonesia. Pemerintah perlu memastikan bahwa pemanfaatan pulau-pulau tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak mengancam kedaulatan negara, kelestarian lingkungan, serta kepentingan masyarakat lokal. Kasus ini juga menyoroti perlunya sosialisasi yang lebih intensif mengenai regulasi terkait kepemilikan dan pemanfaatan pulau-pulau kecil kepada masyarakat internasional.