Jawa Barat Diproyeksikan Menerima Kucuran Dana Rp50 Triliun untuk Program Makan Bergizi Gratis
Jawa Barat Diproyeksikan Menerima Kucuran Dana Rp50 Triliun untuk Program Makan Bergizi Gratis
Bandung, Jawa Barat - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan pemerintah pusat terus menunjukkan perkembangan signifikan di berbagai daerah. Jawa Barat, sebagai salah satu wilayah prioritas, diproyeksikan akan menerima alokasi dana sebesar Rp50 triliun untuk mendukung implementasi program tersebut.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, mengungkapkan optimisme terhadap kemajuan program MBG di Jawa Barat. Hingga saat ini, telah berdiri sekitar 600 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah tersebut. Diharapkan, jumlah ini akan terus bertambah hingga mencapai target 5.000 dapur SPPG pada akhir November mendatang. Pernyataan ini disampaikan saat ditemui di Politeknik Pariwisata (Poltekpar) NHI Bandung.
"Alhamdulillah sekarang SPPG Jawa Barat juga paling cepat berdiri, sudah lebih dari sekitar 600 SPPG yang ada dan kami masih melihat ada registrasi-registrasi. Dalam waktu singkat mungkin SPPG di Jawa Barat ini jumlahnya sekitar 2.000. Kami akan kejar untuk bisa mencapai 5.000 (dapur SPPG) di akhir November," ujar Dadan.
Minat vendor yang tinggi untuk berpartisipasi dalam program MBG menjadi salah satu faktor pendorong optimisme tersebut. Jawa Barat sendiri memiliki target sasaran MBG yang besar, mencapai 12 juta orang yang meliputi siswa sekolah, ibu hamil dan menyusui, serta balita. Besarnya populasi yang menjadi target penerima manfaat ini juga berimplikasi pada besarnya alokasi dana yang dikucurkan ke Jawa Barat.
"Jika dihitung, uang badan gizi yang akan mengalir ke Jawa Barat kurang lebih Rp 50 triliun. Jauh lebih besar dibandingkan APBD Provinsinya. Tapi ini adalah satu potensi yang luar biasa," lanjut Dadan.
Sinergi untuk Mempercepat Pembangunan Dapur SPPG
Guna mempercepat pembangunan dan operasional dapur SPPG, BGN menjalin kerja sama strategis dengan Kementerian Pariwisata. Kerja sama ini meliputi pelatihan dan penyediaan infrastruktur dapur, dengan melibatkan sumber daya manusia dari Poltekpar NHI Bandung. Hal ini dilakukan mengingat perlunya tenaga terlatih dalam pengolahan makanan yang aman, bergizi, dan efisien, mulai dari pemilihan bahan baku hingga penyajian.
"Kami akan segera menandatangani MoU dengan Kementerian Pariwisata agar kerja sama ini bisa berkelanjutan. Kita tahu bahwa jaringan politeknik pariwisata tersebar di berbagai daerah dan memiliki kemampuan pelatihan kuliner dan manajemen dapur yang baik," jelas Dadan.
Salah satu bentuk implementasi kerja sama ini adalah pelatihan manajemen dapur bagi peserta program Siswa Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) Batch-3. Program ini bertujuan untuk menghasilkan tenaga-tenaga terampil yang dapat mengelola dapur SPPG secara profesional.
"Target kami adalah nol kejadian gangguan pencernaan. Kami memperketat SOP sejak awal, dan mereka (SPPI) yang dilatih menjadi Kepala SPPG sudah melalui proses seleksi dan pelatihan berjenjang," tegas Dadan.
Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, yang turut hadir dalam acara tersebut, menegaskan komitmen Kemenpar untuk mendukung penuh program MBG. Kemenpar akan menyediakan pelatihan juru masak di dapur-dapur SPPG melalui enam politeknik pariwisata yang tersebar di berbagai daerah.
"Kemenpar punya enam Poltekpar yang ada di Bandung, Medan, Lombok, Bali, Palembang, Makassar. Tentu kami ingin mendukung program nasional ini dan diaplikasikan di seluruh Poltekpar," pungkas Widiyanti.
Program Makan Bergizi Gratis diharapkan dapat memberikan dampak positif yang signifikan terhadap peningkatan kualitas gizi masyarakat, khususnya bagi kelompok rentan seperti siswa sekolah, ibu hamil dan menyusui, serta balita. Dengan alokasi dana yang besar dan dukungan dari berbagai pihak, program ini diharapkan dapat berjalan sukses dan memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat Jawa Barat dan seluruh Indonesia.
- Daftar Politeknik Pariwisata yang terlibat:
- Poltekpar NHI Bandung
- Poltekpar Medan
- Poltekpar Lombok
- Poltekpar Bali
- Poltekpar Palembang
- Poltekpar Makassar