Tantangan Awal Pemerintahan Prabowo-Gibran: Kebijakan Kontroversial dan Dampaknya terhadap Publik

Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mengawali masa jabatannya dengan angka kepuasan publik yang tinggi. Survei Indikator dan Kompas pada Januari 2025 menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat mencapai 79,3 persen dan 80,9 persen, angka yang melampaui capaian pemerintahan sebelumnya. Namun, euforia awal tersebut segera tergantikan oleh gelombang protes publik yang meluas sebulan kemudian, ditandai dengan tagar #IndonesiaGelap di media sosial. Protes tersebut dipicu oleh sejumlah kebijakan kontroversial yang menimbulkan ketidakpastian dan keresahan di berbagai lapisan masyarakat.

Ketidakpastian tersebut terutama muncul dari tiga sektor utama: penundaan pengangkatan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) 2024, pembatasan distribusi elpiji 3 kg, dan kebijakan efisiensi anggaran yang dinilai kurang tepat sasaran. Penundaan pengangkatan CASN telah menimbulkan keresahan bagi ribuan calon ASN yang telah mengundurkan diri dari pekerjaan sebelumnya, kini terkatung-katung tanpa kepastian masa depan. Pembatasan distribusi elpiji 3 kg mengakibatkan kelangkaan gas melon di pasaran, menyulitkan masyarakat, terutama kelompok ekonomi lemah. Sementara itu, kebijakan efisiensi anggaran, meski bertujuan untuk memangkas subsidi yang tidak tepat sasaran (ditaksir mencapai Rp 25 triliun dari total subsidi gas Rp 87 triliun), dinilai kurang transparan dan berdampak negatif pada berbagai program pemerintah.

Analisis kebijakan yang merujuk pada teori policy cycle (Anderson, 2003) dan karya Grindle & Thomas (1993) menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh pada setiap tahapan proses pembuatan kebijakan, mulai dari penentuan agenda hingga implementasi dan evaluasi. Integrasi aspek politik dan kekuasaan, sebagaimana diuraikan Hill & Verone (2021) dan Lukes (2005), juga krusial untuk dipahami. Kurangnya dialog publik dan keterbatasan waktu dalam pengambilan keputusan menjadi penyebab utama ketidakpastian yang terjadi. Contohnya, kebijakan pendataan pengecer elpiji 3 kg seharusnya disertai grace period, sementara pengumuman penundaan CASN seharusnya dilakukan jauh lebih awal. Hal ini menunjukkan adanya kelemahan dalam proses formulasi dan pengambilan keputusan yang kurang melibatkan partisipasi publik.

Transisi pemerintahan dari Jokowi ke Prabowo-Gibran juga turut memengaruhi dinamika kebijakan. Gaya kepemimpinan Prabowo yang tegas dan cepat, berbeda dengan birokrasi yang cenderung lamban, menjadi faktor penting. Masyarakat membutuhkan penyesuaian terhadap gaya kepemimpinan baru ini, sementara pemerintah perlu mempertimbangkan masukan publik bukan sebagai penghambat, melainkan sebagai sarana penyempurnaan kebijakan. Kegagalan dalam mempertimbangkan masukan publik dapat berujung pada pembatalan kebijakan seperti yang terjadi pada kasus elpiji 3 kg, sehingga tujuan utama kebijakan, seperti penargetan subsidi yang tepat sasaran, tidak tercapai. Para ahli pemerintahan memprediksi akan terjadi fluktuasi kebijakan selama satu tahun pertama pemerintahan baru, akibat reorganisasi dan penyesuaian politik di berbagai level.

Situasi perekonomian juga menambah tantangan bagi pemerintahan Prabowo-Gibran. Penurunan harga saham hingga 14 persen dan pelemahan nilai tukar rupiah sebesar 5 persen dalam lima bulan terakhir, menunjukkan adanya tekanan ekonomi. Walaupun faktor geopolitik global turut berperan, transisi pemerintahan semakin mempersulit penanganan masalah ekonomi. Pemerintah perlu segera bertindak cepat dan bijak dalam pengambilan kebijakan, memastikan prosesnya transparan, partisipatif, dan memperhitungkan dampaknya secara menyeluruh. Kegagalan dalam hal ini akan menimbulkan kekecewaan publik yang lebih besar, mengingat ekspektasi tinggi yang dialamatkan pada pemerintahan baru.