Dalam sebuah diskusi mengenai sistem pertahanan negara dan ketahanan pangan nasional, Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin dari Komisi I DPR RI menyoroti peran unik Tentara Nasional Indonesia (TNI). Menurutnya, dalam situasi perang, TNI dapat dialihfungsikan menjadi garda terdepan dalam produksi pangan.

TB Hasanuddin menjelaskan bahwa Indonesia menganut sistem pertahanan rakyat semesta. Sistem ini mengintegrasikan seluruh sumber daya dan potensi bangsa untuk kepentingan pertahanan negara. Doktrin yang dianut adalah perang berlarut, yang menekankan pada kemampuan untuk bertahan dalam konflik jangka panjang. Dimulai dengan pertempuran konvensional dan berlanjut ke taktik gerilya jika diperlukan, hingga mencapai kemenangan. Dalam konteks perang berlarut, kesiapan logistik menjadi krusial. Ketersediaan pasokan makanan di berbagai wilayah, dari desa hingga kota, menjadi vital untuk memastikan kelangsungan perlawanan.

"Dalam kondisi perang, prajurit TNI dapat secara langsung berperan sebagai petani, membangun depot logistik di berbagai wilayah," ujarnya. Namun, ia menekankan bahwa dalam kondisi damai, tugas menjaga ketahanan pangan sebaiknya diserahkan kepada Kementerian Pertanian. Hal ini sesuai dengan undang-undang yang berlaku, yang mengamanatkan TNI untuk fokus pada kesiapan tempur melalui latihan intensif. Dengan demikian, pembangunan depot logistik dan ketahanan pangan dalam masa damai lebih efektif ditangani oleh kementerian yang memiliki struktur dan keahlian terkait.

Sebelumnya, Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat (Kadispenad), Brigjen Wahyu Yudhayana, mengungkapkan bahwa TNI AD tengah menyusun struktur organisasi yang lebih adaptif dan responsif terhadap potensi ancaman di berbagai wilayah Indonesia. Sebagai bagian dari upaya ini, TNI AD melakukan rekrutmen besar-besaran Calon Tamtama pada tahun 2025, dengan target 24.000 personel. Namun, para prajurit baru ini dipersiapkan tidak hanya untuk pertempuran, tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di berbagai bidang, termasuk ketahanan pangan dan pelayanan kesehatan.

"Sebagai implementasi konkret, TNI AD berencana membentuk Batalyon Teritorial Pembangunan yang akan ditempatkan di seluruh Indonesia untuk mendukung stabilitas dan pembangunan di 514 kabupaten/kota. Setiap batalyon akan memiliki lahan seluas 30 hektare dan akan dilengkapi dengan kompi-kompi yang secara langsung menjawab kebutuhan masyarakat," jelas Wahyu.

Wahyu menambahkan bahwa setiap batalyon akan memiliki empat kompi utama:

• Kompi Pertanian: Fokus pada peningkatan ketahanan pangan dan swasembada nasional.
• Kompi Peternakan: Bertanggung jawab untuk memperkuat penyediaan protein hewani.
• Kompi Medis: Bertindak sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan masyarakat dan penanganan bencana.
• Kompi Zeni: Memfokuskan diri pada pembangunan infrastruktur, terutama di daerah tertinggal dan rawan bencana.

Inisiatif ini menunjukkan bahwa prajurit TNI AD tidak hanya dituntut untuk siap tempur, tetapi juga memiliki kemampuan untuk berkontribusi dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.