Organisasi masyarakat Pemuda Pancasila (PP) Kalimantan Tengah (Kalteng) menjelaskan alasan di balik penggunaan seragam loreng yang menjadi ciri khas mereka. Menurut organisasi ini, pemilihan identitas bergaya militer tersebut tidak terlepas dari sejarah pendirian PP yang melibatkan tokoh-tokoh penting dari kalangan militer Indonesia.

Adhie Abdian, Bendahara Majelis Pimpinan Wilayah (MPW) PP Kalteng, menjelaskan bahwa Pemuda Pancasila lahir dari Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI). IPKI sendiri diisi oleh tokoh-tokoh militer terkemuka seperti Jenderal Abdul Haris Nasution, Jenderal Ahmad Yani, dan Jenderal Gatot Soebroto. Keterlibatan tokoh-tokoh ini, menurut Adhie, memberikan fondasi kemiliteran yang kuat bagi PP sejak awal berdirinya.

"Sejarah kemiliteran sangat melekat pada Pemuda Pancasila. Inilah yang menjadikan PP sering disebut sebagai organisasi semimiliter. Hingga saat ini, kami masih mempertahankan sistem komando," ujar Adhie dalam sebuah pertemuan dengan sejumlah organisasi masyarakat di Kantor Gubernur Kalteng, Palangka Raya.

Adhie juga menambahkan bahwa kader Pemuda Pancasila secara rutin mengikuti berbagai pendidikan dan pelatihan (diklat), termasuk latihan dasar (latsar) militer. Dalam pelatihan ini, mereka seringkali melibatkan personel TNI sebagai instruktur.

"Memang Pemuda Pancasila adalah organisasi masyarakat yang pertama kali mengadopsi gaya militer. Kami sudah berdiri selama 97 tahun. Dahulu, seragam PP berwarna merah. Kemudian, kami beralih menggunakan seragam loreng untuk memberikan perbedaan warna, meskipun motifnya tetap sama," jelas Adhie.

Pernyataan ini disampaikan sebagai tanggapan atas larangan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait penggunaan seragam yang menyerupai pakaian dinas TNI, Polri, atau aparat pemerintahan oleh organisasi masyarakat. Adhie mengakui bahwa larangan tersebut memiliki dasar yang kuat, mengingat adanya penyalahgunaan simbol kemiliteran oleh beberapa ormas untuk kepentingan pribadi.

"Selama ini, banyak ormas yang menggunakan seragam ala militer, dan sayangnya, hal itu seringkali dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi," ungkapnya.

Meski demikian, Adhie menegaskan bahwa Pemuda Pancasila akan tetap patuh pada keputusan pemerintah pusat. Anggota PP di daerah akan menunggu arahan resmi dari pimpinan pusat terkait masalah ini.

"Kebijakan ini bersifat nasional, sehingga tentunya akan ada keputusan nasional. Kami di daerah akan mengikuti kebijakan yang ditetapkan di tingkat pusat," tegasnya.

Adhie juga menambahkan bahwa hingga saat ini, baik PP Pusat maupun MPW PP Kalteng belum pernah menerima teguran resmi dari pemerintah terkait penggunaan seragam loreng.

"Dalam beberapa bulan ke depan, kami akan mengadakan musyawarah besar (mubes) anggota PP. Salah satu agenda yang mungkin akan dibahas adalah aturan dari Menteri Dalam Negeri. Namun, untuk saat ini, secara organisasi, kami belum mengambil sikap," pungkasnya.