Dampak Konflik Iran-Israel pada Sektor Maritim Indonesia: Analisis Mendalam

Ketegangan geopolitik antara Iran dan Israel tidak hanya menjadi perhatian global, tetapi juga berpotensi menimbulkan dampak signifikan terhadap sektor maritim Indonesia. Marcellus Hakeng Jayawibawa, seorang pengamat maritim dari Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas Strategic Center (ISC), menyoroti potensi gangguan pada jalur pelayaran utama dan konsekuensi ekonominya bagi Indonesia.

Kenaikan Biaya Logistik dan Pengiriman

Konflik yang berkepanjangan berpotensi mengganggu Selat Hormuz, jalur krusial untuk pengiriman energi dan komoditas global. Gangguan ini memaksa sistem logistik dunia untuk mencari rute alternatif, yang pada gilirannya meningkatkan biaya pengiriman secara signifikan. Bagi Indonesia, hal ini berarti melonjaknya biaya pengiriman barang dari dan ke pelabuhan-pelabuhan di seluruh nusantara.

Kondisi ini dapat melemahkan daya saing ekspor komoditas unggulan Indonesia seperti batu bara, minyak mentah, karet, dan produk perikanan. Kenaikan biaya bahan bakar juga akan memukul nelayan kecil, memaksa mereka untuk mengurangi aktivitas melaut karena tidak mampu menanggung biaya operasional yang meningkat. Konsekuensinya adalah penurunan pasokan komoditas laut, kenaikan harga ikan di pasar domestik, dan penurunan daya beli masyarakat.

Ancaman terhadap Industri Pelayaran Nasional

Selain kenaikan biaya logistik, industri pelayaran nasional juga menghadapi tantangan lain seperti kenaikan biaya operasional armada akibat penyesuaian harga bahan bakar dan asuransi. Hal ini dapat menyebabkan penurunan frekuensi pelayaran dan inefisiensi dalam industri perkapalan. Lebih lanjut, ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) membayangi sektor pelayaran dan pelabuhan karena penurunan volume muatan akibat eksportir dan importir menunda pengiriman.

Beban Fiskal dan Inflasi

Sebagai negara net importir minyak, Indonesia akan merasakan beban fiskal yang besar akibat kenaikan harga energi. Subsidi energi berpotensi membengkak, membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kenaikan biaya logistik domestik akibat tekanan maritim juga dapat memicu inflasi barang konsumsi dan kenaikan harga bahan pokok, terutama di wilayah timur Indonesia yang sangat bergantung pada distribusi laut.

Kesiapan Infrastruktur dan Kebijakan

Marcellus menekankan bahwa Indonesia belum sepenuhnya siap untuk memanfaatkan peluang pengalihan rute pelayaran global dari Teluk Persia ke Samudra Hindia dan Asia Tenggara. Pelabuhan Patimban dan Kuala Tanjung seharusnya dapat berperan sebagai simpul logistik regional, tetapi masih terkendala oleh pendangkalan alur, bongkar muat yang lambat, konektivitas hinterland yang belum memadai, dan reformasi digital logistik yang belum tuntas.

Untuk mengatasi tantangan ini, pemerintah perlu mempercepat pengembangan pelabuhan berstandar internasional seperti Patimban, Bitung, dan Kuala Tanjung. Kebijakan fiskal yang lebih tajam juga diperlukan untuk melindungi sektor perikanan dan pelayaran rakyat dari tekanan harga energi global. Selain itu, pemerintah perlu memperkuat armada pelayaran nasional, mendorong industri galangan kapal, dan menyiapkan sistem logistik terintegrasi yang menghubungkan laut dan darat.

Rekomendasi Kebijakan

Untuk memitigasi dampak negatif dan memanfaatkan peluang dari perubahan geopolitik global, Indonesia perlu:

• Mempercepat pengembangan infrastruktur pelabuhan berstandar internasional.
• Menerapkan kebijakan fiskal yang melindungi sektor perikanan dan pelayaran rakyat.
• Memperkuat armada pelayaran nasional dan industri galangan kapal.
• Membangun sistem logistik terintegrasi.

Dengan langkah-langkah proaktif, Indonesia dapat mengurangi dampak negatif dan memaksimalkan manfaat dari perubahan lanskap maritim global.