Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) mengklaim telah mengantongi identitas pihak yang diduga mendalangi aksi unjuk rasa yang menentang Sekretaris Jenderal (Sekjen) mereka, Hasto Kristiyanto. Politisi PDI-P, Guntur Romli, menyatakan bahwa investigasi mendalam yang dilakukan pihaknya selama beberapa minggu terakhir mengarah pada kesimpulan bahwa massa yang berunjuk rasa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, bukanlah aksi spontanitas, melainkan terorganisir dan didanai.

"Setelah melalui serangkaian penyelidikan, kami telah berhasil mengidentifikasi pihak-pihak yang diduga menggerakkan massa untuk melakukan aksi kontra di pengadilan," ujar Guntur kepada awak media di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (19/06/2025). PDI-P berencana untuk mengungkap informasi ini kepada publik, dengan tujuan mengklarifikasi bahwa aksi massa yang menentang Hasto selama ini tidak didasari oleh aspirasi yang murni. "Kami akan sampaikan kepada media bahwa massa yang selama ini berunjuk rasa di pengadilan bukanlah massa yang datang secara sukarela, melainkan massa bayaran," tegasnya.

Guntur Romli menambahkan, meskipun pada hari Kamis tersebut tidak terlihat adanya aksi unjuk rasa dari kelompok kontra, pihaknya mendapatkan informasi bahwa aksi serupa diperkirakan akan kembali digelar pada hari Jumat (20/06/2025) setelah ibadah salat Jumat. Informasi ini didapatkan dari sumber internal kelompok tersebut, yang mengakui adanya pihak-pihak yang memberikan imbalan kepada para peserta aksi. Informasi tersebut menambah keyakinan PDI-P bahwa aksi-aksi tersebut bukanlah murni aspirasi masyarakat. PDI-P berjanji akan mengungkap lebih detail mengenai temuan investigasi mereka dalam waktu dekat, termasuk bukti-bukti yang mendukung klaim adanya aktor intelektual dan aliran dana dalam aksi kontra Hasto ini.

Sekretaris Jenderal PDI-P, Hasto Kristiyanto saat ini sedang menghadapi proses hukum terkait dugaan kasus suap Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPR RI dan dugaan menghalangi penyidikan dalam kasus Harun Masiku. Kasus ini menjadi sorotan publik dan memicu berbagai reaksi, termasuk aksi unjuk rasa dari kelompok pro dan kontra.