Pemerintah Provinsi Lampung ambil bagian aktif dalam Forum Kerja Sama Daerah Mitra Praja Utama (FKD-MPU) 2025 yang berlangsung di Jakarta, pada Senin (16/6/2025) dan Selasa (17/6/2025). Forum ini menjadi wadah bagi sepuluh provinsi untuk berkolaborasi dan menyatukan kekuatan dalam menjawab berbagai isu pembangunan serta mengakselerasi pemerataan kesejahteraan masyarakat.

Kesepuluh provinsi yang tergabung dalam FKD-MPU, yaitu Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, Lampung, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), Nusa Tenggara Timur (NTT), dan DKI Jakarta, memiliki komitmen yang sama untuk membangun sinergi yang kuat. Melalui forum ini, diharapkan setiap daerah dapat saling berbagi pengalaman, pengetahuan, dan sumber daya untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.

Rapat Kerja FKD-MPU Tahun 2025 memfokuskan pembahasan pada lima agenda prioritas:

• Ketahanan Pangan: Upaya peningkatan produksi pangan, diversifikasi sumber pangan, serta stabilisasi harga pangan menjadi perhatian utama. Kolaborasi antar daerah diharapkan mampu memperkuat sistem pangan yang tangguh dan berkelanjutan.
• Pariwisata: Pengembangan pariwisata yang berkelanjutan dan inklusif menjadi salah satu fokus utama. Peningkatan kualitas destinasi wisata, promosi pariwisata yang terintegrasi, serta pemberdayaan masyarakat lokal menjadi kunci dalam memajukan sektor pariwisata.
• Perlindungan Khusus Kelompok Rentan (PKKS) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO): Forum ini juga membahas strategi perlindungan bagi kelompok rentan seperti anak-anak, perempuan, dan penyandang disabilitas. Selain itu, upaya pencegahan dan penanganan TPPO menjadi prioritas untuk melindungi hak-hak asasi manusia dan menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif.
• Kebencanaan: Mengingat Indonesia merupakan negara yang rawan bencana, forum ini membahas upaya peningkatan kesiapsiagaan, mitigasi, dan penanggulangan bencana. Kolaborasi antar daerah dalam berbagi informasi, sumber daya, dan teknologi menjadi penting dalam mengurangi risiko bencana.
• Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE): Transformasi digital dalam pemerintahan menjadi salah satu agenda utama. Pengembangan SPBE diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pelayanan publik.

Selain lima fokus utama tersebut, forum ini juga menyoroti pentingnya penguatan penegakan peraturan daerah (Perda), peningkatan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (Trantibum Linmas), serta penyusunan kebijakan bersama. Langkah-langkah ini bertujuan untuk menyelaraskan langkah pembangunan di seluruh daerah anggota FKD-MPU dan menciptakan keselarasan dalam mencapai tujuan pembangunan nasional. Dengan sinergi dan kolaborasi yang kuat, diharapkan FKD-MPU dapat menjadi motor penggerak pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif di seluruh wilayah anggotanya.