Kurangnya Respons Daerah terhadap Peringatan Dini BMKG Picu Bencana di Banten

Peringatan Dini BMKG Terabaikan, Banten Diterjang Banjir

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Banten menyoroti kurangnya perhatian pemerintah daerah terhadap peringatan dini cuaca ekstrem yang dikeluarkan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Akibatnya, sejumlah wilayah di Banten mengalami bencana banjir yang seharusnya dapat diminimalkan dampaknya.

Kepala BPBD Provinsi Banten, Nana Suryana, mengungkapkan kekecewaannya atas respons yang belum optimal terhadap informasi dari BMKG. Menurutnya, prediksi cuaca yang disampaikan BMKG terbukti akurat, namun belum sepenuhnya dijadikan landasan dalam upaya mitigasi bencana di tingkat lokal. Nana menambahkan, idealnya informasi dari BMKG menjadi dasar utama dalam perencanaan dan pelaksanaan langkah-langkah pencegahan dan kesiapsiagaan.

"Prediksi yang disampaikan BMKG ternyata nyata adanya," kata Nana Suryana di Serang, Kamis (19/6/2025). "Tapi memang di beberapa lokasi, ini belum menjadi prioritas mitigasi. Harusnya, informasi yang disampaikan BMKG dijadikan dasar kita dalam melakukan mitigasi," ungkapnya.

BMKG sendiri telah mengeluarkan peringatan potensi cuaca ekstrem, termasuk hujan lebat disertai angin kencang, pada periode 15 hingga 18 Juni. Pada tanggal 17 Juni, hujan deras yang mengguyur beberapa wilayah Banten, seperti Kabupaten Serang dan Kabupaten Lebak, menyebabkan banjir yang merugikan masyarakat.

Sistem Drainase Buruk Perparah Dampak Banjir

Lebih lanjut, Nana Suryana menjelaskan bahwa banjir yang terjadi di Serang dan Rangkasbitung diperparah oleh buruknya sistem drainase. Saluran air yang ada tidak mampu menampung volume air hujan yang tinggi, sehingga menyebabkan genangan dan banjir.

"Kalau kita perhatikan di Rangkas dan Serang, sistem drainasenya kurang bagus. Artinya, tidak mampu menampung volume atau debit air yang dihasilkan dari hujan," jelasnya.

Nana Suryana menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam merespons peringatan dini dari BMKG. Pemerintah daerah, termasuk BPBD kabupaten/kota, harus lebih proaktif dalam mengambil langkah-langkah mitigasi yang diperlukan untuk mengurangi risiko bencana. Nana juga menyoroti pentingnya kesiapsiagaan dalam manajemen bencana, yang mencakup tindakan pencegahan sebelum bencana terjadi.

"BMKG ini, kalau dalam manajemen bencana, posisinya pada tahap pra-bencana. Artinya, fungsinya adalah kesiapsiagaan. Ini penting. Bukan hanya saat bencana terjadi, tapi yang lebih penting adalah ketika ada informasi awal dari BMKG, Pemda bisa langsung melakukan aksi nyata," pungkasnya.

BPBD Banten menghimbau seluruh elemen masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan berpartisipasi aktif dalam upaya mitigasi bencana. Koordinasi yang baik antara pemerintah daerah, BMKG, dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan tangguh terhadap bencana.