Respons Bupati Pekalongan atas Kritik Warga di Media Sosial Menjadi Perbincangan

Sebuah komentar yang diunggah di akun Instagram resmi Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq, (@fadiaarafiq.official) telah menimbulkan kontroversi dan menjadi perbincangan hangat di media sosial. Komentar tersebut dinilai oleh banyak pihak sebagai respons yang tidak pantas terhadap kritik dan pertanyaan dari warganet terkait sejumlah permasalahan di Kabupaten Pekalongan. Komentar tersebut muncul sebagai balasan atas keluhan warga mengenai kondisi infrastruktur yang buruk dan pertanyaan terkait proyek pembangunan Rumah Sakit Ki Ageng Sedayu.

Salah satu warganet, dengan akun @Fathasai1, melaporkan kondisi jalan rusak parah di Pasar Bojong menuju Surabayan. Warganet lain, @Rayulia_ra*man, mempertanyakan progres pembangunan Rumah Sakit Ki Ageng Sedayu dan ketidakhadiran Bupati pada sebuah acara di Ketandan, Wiradesa. Pertanyaan-pertanyaan tersebut dibalas dengan komentar bernada ancaman dan berbahasa kasar dari akun resmi Bupati Pekalongan. Komentar tersebut kemudian menjadi viral setelah dibagikan ulang oleh akun media sosial lainnya, memicu beragam reaksi dari masyarakat.

Banyak warganet mengecam keras komentar tersebut, menganggapnya tidak pantas untuk seorang pejabat publik. Mereka menyayangkan sikap Bupati yang dinilai terlalu emosional dalam menanggapi kritik konstruktif dari warganya. Sebaliknya, sebagian lain berpendapat bahwa Bupati juga manusia biasa yang mungkin merasa lelah dan terbebani dengan berbagai tuntutan. Perdebatan di media sosial pun berkembang menjadi dua kubu yang saling berseberangan.

Menanggapi kontroversi tersebut, Bupati Fadia Arafiq memberikan klarifikasi. Ia menjelaskan bahwa akun Instagram resmi tersebut dikelola oleh beberapa admin, dan komentar kontroversial tersebut ditulis oleh salah satu admin yang merasa terpancing emosi oleh pesan-pesan pribadi (DM) yang dianggap tidak sopan dari warganet sebelumnya. Bupati menekankan bahwa ia tidak akan ambil pusing dengan kontroversi ini dan berjanji untuk tetap fokus pada upaya pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pekalongan. Ia juga menyinggung kasus sebelumnya yang melibatkan akun media sosial atas namanya yang menyebarkan konten tidak senonoh, yang menegaskan bahwa akun tersebut bukanlah akun resmi miliknya.

Peristiwa ini menjadi sorotan penting tentang bagaimana pejabat publik berinteraksi dengan masyarakat di era media sosial. Peristiwa ini juga menggarisbawahi pentingnya manajemen media sosial yang profesional dan bijak bagi para pejabat publik, agar dapat menanggapi kritik dan pertanyaan dari masyarakat dengan cara yang lebih terukur dan profesional, menghindari respons emosional yang dapat merugikan citra dan reputasi mereka serta institusi yang diwakilinya. Peristiwa ini juga mengingatkan pentingnya literasi digital bagi masyarakat, dalam menyampaikan kritik dan aspirasi dengan cara yang santun dan konstruktif.

Kesimpulan: Insiden ini menyoroti kompleksitas interaksi pemerintah dengan warganya di platform digital, menekankan perlunya komunikasi publik yang efektif, bijaksana, dan bertanggung jawab dari para pejabat publik dan juga dari warga sebagai pengguna media sosial.