IPDN Jatinangor Ditunjuk Sebagai Lokasi Retret Kepala Daerah Gelombang Kedua: Pertimbangan Kemudahan Akses dan Fasilitas Memadai
Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Kampus Jatinangor, yang terletak di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, kembali dipercaya menjadi lokasi pelaksanaan retret bagi kepala daerah. Kali ini, IPDN Jatinangor akan menjadi tuan rumah bagi retret gelombang kedua yang dijadwalkan berlangsung pada 22 hingga 26 Juni 2025.
Keputusan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk memilih IPDN Jatinangor sebagai lokasi retret bukan tanpa alasan. Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, menjelaskan bahwa pemilihan ini didasarkan pada sejumlah pertimbangan strategis, di antaranya:
- Ketersediaan Fasilitas yang Memadai: IPDN Jatinangor memiliki fasilitas yang lengkap dan representatif untuk menunjang kegiatan retret. Hal ini menjadi nilai tambah tersendiri karena dapat mengurangi biaya akomodasi bagi para peserta.
- Aksesibilitas yang Mudah: Lokasi IPDN Jatinangor sangat mudah dijangkau dari Jakarta, hanya membutuhkan waktu sekitar satu jam perjalanan. Kemudahan akses ini menjadi faktor penting dalam memastikan kelancaran kehadiran para kepala daerah.
- Kampus Kebanggaan Kemendagri: IPDN Jatinangor merupakan institusi pendidikan tinggi yang berada di bawah naungan Kemendagri. Pemilihan IPDN Jatinangor sebagai lokasi retret menjadi wujud kebanggaan dan dukungan terhadap pengembangan kampus.
- Kesempatan Interaksi antara Kepala Daerah dan Praja IPDN: Retret di IPDN Jatinangor memberikan kesempatan berharga bagi para kepala daerah untuk berinteraksi langsung dengan para praja (taruna/taruni) IPDN. Interaksi ini diharapkan dapat menjadi ajang transfer pengetahuan dan pengalaman, serta membangun jaringan antara pemimpin daerah dan calon pemimpin masa depan.
Menurut informasi yang disampaikan, retret kepala daerah di IPDN Jatinangor akan diikuti oleh 87 peserta, terdiri dari gubernur, bupati, wali kota, serta wakil kepala daerah. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi platform yang efektif untuk meningkatkan kapasitas kepemimpinan dan membangun sinergi antar pemerintah daerah.