Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, memberikan lampu hijau kepada pemerintah daerah (Pemda) untuk menyelenggarakan rapat dan kegiatan dinas di hotel serta restoran. Kebijakan ini diambil sebagai langkah preventif untuk mencegah gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor perhotelan dan restoran, yang memiliki dampak signifikan terhadap perekonomian daerah.

Dalam acara Pelantikan Dewan Pengurus Nasional Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI), Tito Karnavian menyampaikan bahwa industri perhotelan dan restoran memiliki keterkaitan erat dengan kegiatan pemerintah. Oleh karena itu, dukungan terhadap sektor ini menjadi krusial untuk menjaga kelangsungan operasional dan mencegah terjadinya PHK yang dapat merugikan banyak pihak.

"Buatlah kegiatan untuk membangkitkan mereka, jangan sampai terjadi PHK, jangan sampai mereka kemudian rantai pasok hilang, dan lain-lain,” tegas Tito, Kamis (19/6/2025).

Lebih lanjut, Tito menjelaskan bahwa sektor perhotelan dan restoran tidak hanya menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, tetapi juga memiliki rantai pasok yang luas, yang melibatkan berbagai sektor pendukung seperti logistik dan hiburan. Dengan demikian, menjaga kelangsungan sektor ini akan memberikan dampak positif bagi perekonomian secara keseluruhan.

Meskipun demikian, Mendagri menekankan pentingnya penggunaan anggaran secara bijak dan tidak berlebihan. Ia meyakini bahwa efisiensi anggaran yang dilakukan oleh Pemda tidak akan terlalu mengguncang kondisi fiskal masing-masing daerah. Oleh karena itu, ia memperbolehkan Pemda untuk menggelar rapat di hotel dan restoran, asalkan tetap memperhatikan prinsip efisiensi dan akuntabilitas.

Mendagri mengungkapkan bahwa kebijakan ini sejalan dengan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk menghidupkan kembali industri hospitality. Ia juga tidak ingin membatasi penggunaan anggaran untuk kegiatan di hotel atau restoran melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) yang terlalu detail, karena khawatir akan menghambat fleksibilitas Pemda dalam menjalankan kegiatan dinas.

Oleh karena itu, ia memberikan keleluasaan kepada masing-masing Pemda untuk mengambil kebijakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah masing-masing, dengan tetap diawasi oleh DPRD. Mendagri juga membuka diri terhadap masukan-masukan lain yang konstruktif untuk perbaikan kebijakan di masa mendatang.

Kebijakan ini diharapkan dapat menjadi stimulus bagi sektor perhotelan dan restoran di daerah, sehingga dapat terus berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat.

Berikut poin-poin penting yang dapat disimpulkan:

• Pemda diperbolehkan menggelar rapat di hotel dan restoran.
• Tujuannya untuk mencegah PHK di sektor perhotelan dan restoran.
• Sektor ini memiliki rantai pasok yang luas dan menyerap banyak tenaga kerja.
• Penggunaan anggaran harus tetap efisien dan akuntabel.
• Kebijakan ini sejalan dengan arahan Presiden.
• Pemda diberikan diskresi dalam pelaksanaannya, dengan pengawasan DPRD.