Jawa Timur Catatkan Persentase Kemiskinan Tertinggi di Jawa, Pemerintah Fokus pada Pendidikan sebagai Solusi

Pemerintah menaruh perhatian khusus pada angka kemiskinan di Jawa Timur yang tercatat sebagai yang tertinggi di Pulau Jawa. Data terbaru menunjukkan persentase penduduk miskin di provinsi ini mencapai 16,19 persen. Kondisi ini menjadikan Jawa Timur sebagai prioritas utama dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang dicanangkan pemerintah.

Posisi kedua dan ketiga ditempati oleh Jawa Barat dengan 15,25 persen dan Jawa Tengah dengan 14,12 persen. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Abdul Muhaimin Iskandar, menyatakan bahwa fokus penanganan kemiskinan akan diarahkan pada tiga provinsi ini. Menurutnya, keberhasilan di tiga wilayah ini akan memberikan dampak signifikan terhadap penurunan angka kemiskinan secara nasional.

Dalam kunjungannya ke UIN Walisongo Semarang, Iskandar menekankan pentingnya pendidikan sebagai instrumen utama dalam memutus rantai kemiskinan. Pemerintah telah merancang strategi komprehensif melalui program yang disebut "Sekolah Rakyat". Program ini bertujuan untuk menjangkau anak-anak dari keluarga kurang mampu yang putus sekolah atau berisiko putus sekolah.

  • Sekolah Rakyat: Inisiatif ini dirancang sebagai solusi cepat dan efektif untuk meningkatkan akses pendidikan bagi kelompok masyarakat yang kurang beruntung. Melalui Sekolah Rakyat, pemerintah berupaya memberikan kapasitas, kemampuan, dan kualitas pendidikan yang memadai untuk mengatasi kemiskinan.
  • Peningkatan Kapasitas: Program ini tidak hanya berfokus pada pendidikan dasar, tetapi juga pada peningkatan kapasitas warga sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Pemerintah berkomitmen untuk menyediakan pelatihan keterampilan yang relevan, mulai dari tingkat dasar hingga tingkat universitas. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan untuk mengembangkan potensi diri dan meningkatkan taraf hidup mereka.

Iskandar menambahkan bahwa pemerintah akan terus berupaya menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi inklusif. Hal ini mencakup investasi dalam infrastruktur, dukungan bagi usaha kecil dan menengah, serta peningkatan akses terhadap layanan kesehatan dan sanitasi. Dengan pendekatan yang holistik, diharapkan kemiskinan di Jawa Timur dan wilayah lain di Indonesia dapat diatasi secara berkelanjutan.