Dorongan Peningkatan Status BKSDA Aceh Mengemuka dalam Pertemuan dengan Menteri Kehutanan

Aceh Tengah menjadi pusat perhatian dalam pertemuan penting yang mempertemukan Menteri Kehutanan Republik Indonesia, Raja Juli Antoni, dengan sejumlah pemangku kepentingan utama. Pertemuan yang berlangsung di Pendopo Bupati Aceh Tengah ini turut dihadiri oleh Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Dominic Jermey, Bupati Aceh Tengah, Halili Yoga, serta para bupati dari berbagai kabupaten/kota di seluruh Aceh.

Dalam suasana yang konstruktif, Ketua Forum Bersama (Forbes) DPR dan DPD RI asal Aceh, TA Khalid, menyampaikan aspirasi penting terkait peningkatan status Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Provinsi Aceh. TA Khalid mengusulkan agar BKSDA Aceh ditingkatkan menjadi Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Aceh. Alasan utama di balik usulan ini adalah luas wilayah Aceh yang signifikan dan tingginya angka konflik antara satwa liar dan manusia yang tercatat di 16 kabupaten/kota.

"Luas wilayah Aceh lebih besar dibanding provinsi tetangga. Konflik satwa dan manusia terjadi di 16 kabupaten/kota. Untuk itu, saya minta agar status BBKSDA diberikan ke Aceh," tegas TA Khalid yang juga merupakan anggota Komisi IV DPR RI.

Peningkatan status ini diharapkan dapat memperkuat sumber daya manusia dan struktur organisasi BKSDA Aceh. Dengan sumber daya yang lebih memadai, BBKSDA Aceh diharapkan mampu mengatasi konflik satwa dan manusia secara lebih efektif dan komprehensif. TA Khalid juga menekankan bahwa usulan ini sejalan dengan program konservasi gajah yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto.

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyambut baik usulan peningkatan status BKSDA Aceh. Beliau meminta agar semua dokumen administrasi yang diperlukan segera dilengkapi agar proses peningkatan status dapat segera terealisasi. Selain itu, Menteri Raja Juli Antoni juga mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menghibahkan 20 ribu hektar lahan di Aceh untuk kawasan konservasi gajah. Lahan ini akan dikelola oleh WWF dalam program Pengan Elephant Conservation Initiative (PECI) yang bertujuan untuk menyelesaikan konflik gajah di Aceh.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Raja Juli Antoni juga menyinggung kerja sama antara Inggris dan Indonesia di bidang iklim, pelestarian alam, dan pembangunan. Perjanjian kerja sama ini telah ditandatangani oleh Perdana Menteri Keir Starmer dan Presiden Prabowo Subianto di London pada tahun sebelumnya. Menteri Raja Juli Antoni menekankan bahwa prinsip utama dari kerja sama ini adalah "hutan lestari, pembangunan tak boleh henti, dan kesejahteraan itu pasti". Konservasi gajah di Aceh Tengah dipandang sebagai bagian integral dari pembangunan yang berkelanjutan dan selaras dengan alam.