Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyerukan agar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memainkan peran yang lebih signifikan dalam mempercepat realisasi Program Strategis Nasional (PSN). Penegasan ini disampaikan dalam acara pelantikan Dewan Pengurus Nasional Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) periode 2025–2030 di Jakarta, Kamis (19/6/2025).

Tito Karnavian menekankan bahwa program-program prioritas pemerintah, termasuk inisiatif seperti pemberian Makan Bergizi Gratis (MBG), pembangunan tiga juta unit rumah, serta program pemeriksaan kesehatan gratis, memerlukan dukungan aktif dari DPRD di seluruh Indonesia agar dapat diimplementasikan secara efektif. Tanpa dukungan DPRD, realisasi program-program tersebut akan menghadapi tantangan yang signifikan.

"Saya resmi melantik saudara-saudara dalam jabatan yang baru, sebagai Dewan Pengurus Nasional Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia masa bakti 2025–2030," ujar Tito saat menyampaikan amanatnya. Ia juga menyatakan keyakinannya bahwa para pengurus ADKASI yang baru dilantik akan menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan sebaik mungkin.

Lebih lanjut, Mendagri mengingatkan bahwa dukungan terhadap PSN merupakan amanat yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 67 undang-undang tersebut secara eksplisit mewajibkan pemerintah daerah (pemda) untuk mendukung penuh pelaksanaan PSN. Konsekuensi dari ketidakpatuhan terhadap ketentuan ini dapat berupa sanksi yang dikenakan kepada kepala daerah.

"Kalau enggak dilaksanakan, kepala daerah itu dapat dikenakan sanksi, mulai dari teguran tertulis dua kali, pemberhentian tiga bulan, sampai pemberhentian tetap dengan pemeriksaan dari inspektorat," tegas Tito, menggarisbawahi pentingnya kepatuhan terhadap undang-undang.

Selain menekankan pentingnya dukungan terhadap PSN, Mendagri juga menyoroti peran penting DPRD dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Ia mencatat bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan I-2025 mencapai 4,87 persen. Namun, ia juga mengakui bahwa capaian ini masih terhambat oleh kinerja ekonomi yang kurang memuaskan di beberapa provinsi, seperti Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Papua Tengah.

Menurut Tito, pertumbuhan ekonomi nasional sangat dipengaruhi oleh kontribusi dari seluruh daerah di Indonesia. Oleh karena itu, kinerja pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan dan belanja memiliki dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Ia mengajak seluruh anggota DPRD untuk berperan aktif dalam meningkatkan kinerja ekonomi daerah masing-masing.

Sementara itu, Ketua Umum ADKASI, Siswanto, menyampaikan harapan agar Mendagri dapat menjadi pelindung bagi marwah DPRD di seluruh Indonesia. Ia menegaskan bahwa posisi DPRD memiliki dasar hukum yang kuat, yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Regulasi ini menempatkan DPRD sebagai mitra yang setara dengan kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Dengan demikian, Mendagri Tito Karnavian berharap agar DPRD dapat memainkan peran yang lebih proaktif dan konstruktif dalam mendukung program-program pemerintah pusat, khususnya PSN, serta dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah masing-masing. Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan DPRD diharapkan dapat mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh Indonesia.

Daftar Program Prioritas Pemerintah:

• Makan Bergizi Gratis (MBG)
• Pembangunan Tiga Juta Rumah
• Cek Kesehatan Gratis