Bandung Fokus Dukung Hotel Bintang Dua dan Tiga, Anggaran Rapat di Hotel Mewah Ditolak

Pemerintah Kota Bandung mengambil langkah strategis untuk memperkuat sektor perhotelan lokal, khususnya hotel bintang dua dan tiga. Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, secara tegas menolak pengajuan anggaran dari berbagai dinas yang mengusulkan penyelenggaraan rapat di hotel bintang empat dan lima dalam rancangan anggaran perubahan tahun 2025.

Keputusan ini didasari oleh komitmen untuk mendukung perekonomian lokal dan mencegah potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) di industri perhotelan. Farhan menjelaskan bahwa kebijakan ini selaras dengan ketentuan yang berlaku, yang memprioritaskan dukungan bagi hotel bintang tiga ke bawah.

"Insentif kita khusus untuk hotel bintang tiga," tegas Farhan dalam konferensi pers di Kantor DPRD Kota Bandung, Kamis (19/6/2025). Ia menambahkan bahwa beberapa pengajuan untuk melaksanakan rapat di hotel bintang empat dan lima telah ditolak.

Pemerintah Kota Bandung akan memberikan insentif kepada hotel bintang dua dan tiga melalui penyelenggaraan acara-acara pemerintah kota dan pengurangan pajak. Langkah ini diharapkan dapat membantu hotel-hotel tersebut dalam menghadapi tantangan ekonomi.

Namun, terdapat syarat yang harus dipenuhi oleh hotel bintang dua dan tiga yang ingin menerima insentif dari Pemkot Bandung. Hotel-hotel tersebut tidak diperbolehkan melakukan PHK terhadap karyawan selama 12 bulan setelah menerima insentif.

Detail Insentif dan Persyaratan

  • Fokus Dukungan: Hotel bintang dua dan tiga.
  • Bentuk Insentif:
    • Penyelenggaraan acara Pemkot di hotel.
    • Pengurangan pajak (sesuai kewenangan Pemkot Bandung).
  • Syarat Penerima Insentif: Tidak boleh melakukan PHK karyawan selama 12 bulan.

Kebijakan ini merupakan upaya konkret Pemerintah Kota Bandung dalam menjaga stabilitas ekonomi lokal dan memberikan dukungan yang terarah kepada sektor perhotelan yang membutuhkan. Dengan memfokuskan dukungan pada hotel bintang dua dan tiga, diharapkan dapat tercipta lapangan kerja yang berkelanjutan dan meningkatkan daya saing industri perhotelan di Kota Bandung.

Penolakan anggaran rapat di hotel bintang empat dan lima menjadi sinyal kuat bahwa Pemerintah Kota Bandung berkomitmen untuk menggunakan anggaran secara efisien dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat dan pelaku usaha lokal.