Wakil Gubernur Jawa Barat, Erwan Setiawan, menyampaikan kritik terbuka terkait kehadiran Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat, Herman Suryatman. Kritik tersebut dilontarkan saat rapat paripurna di Gedung DPRD Jawa Barat, Kamis (19/6/2025). Rapat tersebut membahas pandangan fraksi-fraksi DPRD Jabar terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.

Persoalan ini bermula ketika anggota Fraksi PDIP DPRD Jabar, Pipik Taufik Ismail, menyoroti utang Pemerintah Provinsi Jawa Barat kepada BPJS yang mencapai Rp300 miliar. Pipik meminta penjelasan dari Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) mengenai masalah tersebut. Menurut Pipik, utang tersebut dapat mengganggu keuangan BPJS di beberapa daerah di Jawa Barat. Merespons pertanyaan itu, Wakil Ketua DPRD Jabar, MQ Iswara, yang memimpin sidang, menyatakan bahwa utang tersebut akan dianggarkan pada perubahan anggaran tahun ini. Ia kemudian memberikan kesempatan kepada Wakil Gubernur untuk memberikan tanggapan.

Wagub Erwan menjelaskan bahwa dirinya dan Gubernur saat ini belum menjabat pada tahun anggaran 2024. Oleh karena itu, ia berpendapat bahwa penjelasan yang paling tepat seharusnya disampaikan oleh Sekda, yang juga menjabat sebagai Ketua TAPD. Namun, di luar substansi jawaban mengenai utang BPJS, Erwan menyinggung ketidakhadiran Sekda dalam forum resmi legislatif. Erwan mempertanyakan keberadaan Sekda selama dirinya mewakili Gubernur dalam rapat paripurna. Ia juga menyoroti bahwa Sekda jarang terlihat di kantor.

Pimpinan sidang, MQ Iswara, menanggapi pernyataan tersebut dengan menyatakan bahwa persoalan ketidakhadiran Sekda merupakan urusan internal eksekutif. Iswara menekankan pentingnya menjaga internal masing-masing lembaga dan mengingatkan bahwa Gubernur, Wakil Gubernur, dan Sekda adalah satu kesatuan dalam pemerintahan daerah.

Secara terpisah, Sekda Jawa Barat, Herman Suryatman, menanggapi pernyataan Wagub dengan menjelaskan bahwa Gubernur Dedi Mulyadi telah menginstruksikan seluruh jajaran birokrasi untuk bekerja secara total dan lebih sering turun ke lapangan. Herman menyebutkan bahwa instruksi tersebut merupakan bagian dari upaya reformasi birokrasi dan menekankan pentingnya bekerja dengan perhitungan yang matang.

Menurut Herman, tagline 'sabubukna' yang dicanangkan oleh Gubernur berarti bekerja secara totalitas dan tidak asal-asalan. Ia juga menegaskan bahwa dirinya tetap aktif menjalankan tugas dan sering terlihat di Gedung Sate dalam berbagai rapat penting, termasuk memimpin rapat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Berikut ini point penting yang ada dalam berita:

• Wagub Jabar sindir Sekda yang jarang hadir rapat paripurna dan di kantor.
• Anggota DPRD Jabar mempertanyakan utang Pemprov Jabar ke BPJS.
• Sekda Jabar menjelaskan instruksi Gubernur untuk birokrat lebih aktif di lapangan.
• Pimpinan sidang DPRD menganggap masalah ketidakhadiran Sekda sebagai urusan internal eksekutif.