Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Bekasi Kota mencatat peningkatan signifikan dalam pengajuan klaim Jaminan Hari Tua (JHT) selama periode Januari hingga Mei 2025. Total dana yang dicairkan mencapai Rp 283 miliar, mencerminkan dampak gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang melanda wilayah tersebut.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bekasi Kota, Ahmad Fauzan, mengungkapkan bahwa jumlah klaim yang diajukan mencapai 16.104 kasus. Mayoritas pengajuan ini disebabkan oleh PHK, mengindikasikan adanya tekanan ekonomi yang signifikan terhadap tenaga kerja di Bekasi dan sekitarnya. Fauzan menekankan bahwa tingginya angka klaim JHT ini merupakan indikasi nyata dari banyaknya pekerja yang kehilangan pekerjaan.

Fauzan menjelaskan bahwa nilai klaim JHT yang telah dibayarkan pada periode ini lebih tinggi dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Meskipun tidak memberikan angka rinci perbandingan, pernyataan ini menggarisbawahi tren peningkatan kebutuhan pekerja akan dana JHT sebagai akibat dari PHK. Kondisi ini menuntut BPJS Ketenagakerjaan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam proses pencairan klaim agar dapat membantu pekerja yang terdampak secepat mungkin.

Data menunjukkan bahwa sebagian besar pengaju klaim JHT berasal dari Kota Bekasi dan wilayah sekitarnya. Namun, Fauzan juga mencatat adanya pengajuan dari wilayah lain seperti Kabupaten Bekasi, Jakarta, dan Bogor. Hal ini menunjukkan bahwa dampak PHK tidak hanya terbatas pada satu wilayah, tetapi meluas ke daerah-daerah penyangga ibu kota. Fleksibilitas sistem klaim JHT memungkinkan pekerja untuk mengajukan klaim di mana saja, memudahkan mereka dalam mengakses haknya.

BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bekasi Kota memproyeksikan bahwa jumlah pengajuan klaim JHT akan terus meningkat dalam beberapa waktu mendatang. Prediksi ini didasarkan pada belum adanya tanda-tanda penurunan gelombang PHK. Menghadapi kemungkinan lonjakan klaim, BPJS Ketenagakerjaan berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada semua peserta yang mengajukan klaim JHT. Fauzan menegaskan bahwa JHT adalah hak setiap pekerja dan merupakan tabungan individu yang harus dilindungi dan disalurkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BPJS Ketenagakerjaan siap menghadapi gelombang PHK yang mungkin terjadi dalam waktu dekat. Kesiapan ini mencakup peningkatan kapasitas pelayanan, penyederhanaan proses klaim, dan peningkatan sosialisasi mengenai hak dan kewajiban peserta JHT. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan BPJS Ketenagakerjaan dapat memberikan kontribusi nyata dalam meringankan beban ekonomi para pekerja yang terdampak PHK dan memastikan bahwa hak-hak mereka terpenuhi.

BPJS Ketenagakerjaan terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan memberikan perlindungan yang optimal bagi seluruh pekerja di Indonesia. Program JHT merupakan salah satu bentuk perlindungan sosial yang sangat penting, terutama dalam situasi ekonomi yang tidak menentu. Dengan pengelolaan yang transparan dan akuntabel, BPJS Ketenagakerjaan berkomitmen untuk menjaga kepercayaan peserta dan memberikan manfaat yang maksimal bagi kesejahteraan mereka.