Kehadiran Kepala OPD dan BUMD di Rapat Paripurna DPRD Jabar Disorot Akibat Minimnya Partisipasi
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat menyoroti rendahnya tingkat kehadiran kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam Rapat Paripurna terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024. Kritik ini dilontarkan oleh Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, MQ Iswara, pada Kamis (19/6/2025), di Gedung DPRD Jabar, Jalan Diponegoro, Kota Bandung.
Iswara mengungkapkan kekecewaannya atas ketidak hadiran sejumlah pejabat penting tersebut. Menurutnya, hal ini mengindikasikan kurangnya komitmen terhadap proses pertanggung jawaban anggaran. Ia menyayangkan sikap para kepala OPD dan BUMD yang dinilai hanya bersemangat saat mengajukan program dan anggaran, namun kurang antusias dalam memberikan pertanggung jawaban atas penggunaan anggaran tersebut.
"Para kepala dinas dan badan lembaga, serta BUMD, seharusnya hadir saat pertanggung jawaban," tegas Iswara usai Rapat Paripurna.
Ia merinci, dari total 46 OPD, hanya 27 perwakilan yang hadir, dan itupun hanya enam kepala dinas. Selebihnya diwakili oleh staf. Sementara itu, dari sejumlah BUMD Jabar, hanya tiga perwakilan yang tampak hadir dalam rapat penting tersebut. Iswara menekankan pentingnya kehadiran para pejabat pimpinan tinggi (JPT) pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam agenda pertanggung jawaban pelaksanaan APBD Tahun 2024. Ia menjelaskan bahwa rapat ini krusial untuk mengetahui besaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) yang akan menjadi acuan dalam pembahasan Perubahan APBD 2025.
Iswara berharap agar ke depannya, para OPD dan BUMD Jabar dapat meningkatkan partisipasi dalam rapat-rapat penting seperti ini. Kehadiran mereka dinilai penting untuk memastikan adanya keselarasan antara legislatif dan eksekutif dalam proses penyusunan anggaran.
"Setelah P2 APBD ini, kita akan mulai pembahasan RKPD, dilanjutkan KUA-PPAS, dan kemudian RAPBD untuk perubahan APBD 2025 yang ditargetkan rampung pada bulan September 2025. Secara simultan, kita juga sedang bersiap membahas KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2026," pungkasnya.
Berikut adalah poin-poin penting yang disampaikan MQ Iswara:
- Ketidakhadiran kepala OPD dan BUMD: Menyoroti minimnya kehadiran pejabat penting dalam Rapat Paripurna APBD 2024.
- Kurangnya komitmen: Menyatakan bahwa ketidakhadiran menunjukkan kurangnya komitmen terhadap pertanggung jawaban anggaran.
- Pentingnya kehadiran: Menekankan pentingnya kehadiran pejabat pimpinan tinggi dalam rapat-rapat penting terkait anggaran.
- Pembahasan Silpa: Rapat ini krusial untuk mengetahui besaran Silpa yang akan digunakan dalam pembahasan Perubahan APBD 2025.
- Harapan peningkatan partisipasi: Berharap agar OPD dan BUMD meningkatkan partisipasi dalam rapat-rapat anggaran ke depannya.
- Jadwal pembahasan anggaran: Menyebutkan jadwal pembahasan RKPD, KUA-PPAS, dan RAPBD untuk perubahan APBD 2025 dan KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2026.