DPRD Jabar Soroti Minimnya Kehadiran Petinggi OPD dan BUMD dalam Rapat Paripurna APBD 2024

Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, MQ Iswara, menyampaikan kritik terhadap rendahnya tingkat kehadiran pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam Rapat Paripurna yang membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) terkait pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024. Rapat penting ini diselenggarakan pada hari Kamis, 19 Juni 2025, di Gedung DPRD Jabar.

Iswara menyayangkan sikap para kepala OPD dan BUMD yang dinilai kurang menunjukkan komitmen terhadap agenda pertanggungjawaban anggaran. Menurutnya, antusiasme yang tinggi saat pengajuan program dan anggaran seharusnya juga diimbangi dengan kehadiran dan partisipasi aktif dalam pembahasan pertanggungjawabannya. Iswara menekankan pentingnya kehadiran para pimpinan tersebut untuk memastikan keselarasan antara legislatif dan eksekutif dalam proses penyusunan anggaran.

"Para kepala dinas dan badan lembaga, termasuk BUMD, seharusnya hadir tidak hanya saat mengajukan anggaran, tetapi juga saat pertanggungjawabannya," tegas Iswara usai Rapat Paripurna.

Data kehadiran yang dihimpun menunjukkan bahwa dari total 46 OPD, hanya 27 perwakilan yang hadir. Ironisnya, dari jumlah tersebut, hanya enam kepala dinas yang hadir secara langsung, sementara sisanya diwakili oleh staf. Kondisi serupa juga terjadi pada perwakilan BUMD Jabar, di mana hanya tiga perwakilan yang tampak hadir dalam rapat tersebut.

Iswara menegaskan bahwa kehadiran pejabat pimpinan tinggi (JPT) pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam agenda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 2024 adalah sebuah kewajiban. Rapat paripurna ini dianggap krusial karena membahas besaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) yang akan menjadi dasar dalam pembahasan Perubahan APBD 2025.

Lebih lanjut, Iswara berharap agar pada rapat-rapat selanjutnya, para pimpinan OPD dan BUMD Jabar dapat meningkatkan kehadirannya. Hal ini penting untuk memastikan terciptanya kesepahaman dan sinergi antara pihak legislatif dan eksekutif dalam merumuskan kebijakan anggaran yang efektif dan efisien.

"Setelah pembahasan P2 APBD ini, kita akan melanjutkan dengan pembahasan RKPD, kemudian KUA-PPAS, dan RAPBD untuk perubahan APBD 2025 yang ditargetkan selesai pada bulan September 2025. Secara bersamaan, kita juga sedang mempersiapkan pembahasan KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2026," pungkasnya.

Berikut adalah agenda pembahasan anggaran yang akan datang:

• Pembahasan RKPD
• Pembahasan KUA-PPAS
• Pembahasan RAPBD untuk perubahan APBD 2025 (target selesai September 2025)
• Persiapan pembahasan KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2026