Keputusan pemerintah pusat baru-baru ini terkait status administratif empat pulau di Aceh Singkil, yaitu Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek, menyoroti pentingnya data geospasial yang akurat dalam penentuan batas wilayah. Badan Informasi Geospasial (BIG) menekankan bahwa informasi geospasial yang komprehensif menjadi krusial dalam menyelesaikan potensi sengketa wilayah dan memastikan kejelasan administratif.

Perubahan status keempat pulau tersebut, yang sebelumnya berada di bawah wilayah administratif Sumatera Utara, menjadi bukti bahwa batas wilayah bukanlah sesuatu yang statis. Berbagai faktor dapat memicu perubahan, termasuk penataan daerah yang lebih efisien, kesepakatan yang dicapai antara pemerintah daerah yang berbatasan, dan bahkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Dalam konteks ini, data geospasial yang akurat berperan sebagai landasan yang kuat untuk pengambilan keputusan yang adil dan transparan.

BIG, sebagai bagian integral dari Tim Penegasan Batas Daerah (PBD) tingkat pusat yang dipimpin oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), memiliki peran krusial dalam menyediakan dukungan teknis. Dukungan ini mencakup penyediaan data geospasial terkini, pelaksanaan survei pemetaan lapangan yang mendetail, dan analisis data yang komprehensif. Data yang dihasilkan kemudian digunakan untuk menarik garis batas berdasarkan Undang-Undang Pembentukan Daerah, peta lampiran yang relevan, Peta Rupabumi Indonesia (RBI), citra satelit beresolusi tinggi, dan data survei lapangan yang akurat.

Namun, penting untuk dipahami bahwa informasi batas wilayah yang tercantum dalam Peta RBI bukanlah satu-satunya acuan hukum yang berlaku. Keputusan akhir mengenai batas wilayah yang sah tetap berada di tangan Kemendagri, yang akan menetapkannya melalui penerbitan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri). Permendagri inilah yang menjadi dasar hukum yang kuat untuk menentukan segmen batas resmi antardaerah.

BIG terus mendorong semua pihak terkait, termasuk pemerintah daerah, masyarakat, dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya, untuk memanfaatkan data geospasial yang akurat dalam menyelesaikan setiap potensi persoalan batas wilayah. Data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan menjadi fondasi yang kokoh untuk pengambilan keputusan yang adil dan transparan, serta meminimalisir potensi konflik di kemudian hari. Dengan dukungan teknologi pemetaan yang semakin canggih dan ketersediaan data geospasial yang semakin lengkap, diharapkan proses penegasan batas wilayah di Indonesia dapat berjalan lebih efisien dan efektif.

Berikut adalah poin-poin yang perlu diperhatikan dalam konteks ini:

• Pentingnya Data Geospasial: Data geospasial yang akurat menjadi kunci dalam penentuan batas wilayah dan penyelesaian sengketa.
• Peran BIG: BIG berperan penting dalam menyediakan data geospasial dan dukungan teknis kepada Tim PBD.
• Permendagri: Batas wilayah yang sah ditetapkan melalui Permendagri.
• Faktor Perubahan Batas: Perubahan batas wilayah dapat terjadi karena penataan daerah, kesepakatan antarpemerintah daerah, atau putusan pengadilan.
• Pemanfaatan Data: Semua pihak diimbau untuk memanfaatkan data geospasial yang akurat dalam menyelesaikan persoalan batas wilayah.