Audit Kuartalan untuk Program Makan Bergizi Gratis: Menjaga Akuntabilitas dan Maksimalisasi Dampak Ekonomi

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, mendorong implementasi audit kuartalan terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Inisiatif ini, menurut Luhut, dimaksudkan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan program yang bernilai triliunan rupiah tersebut serta memaksimalkan dampaknya terhadap perekonomian nasional. Langkah ini telah disepakati bersama Kepala Badan Gizi Nasional dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas.

"Audit berkala ini krusial," tegas Luhut dalam keterangan pers di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Rabu (12/3/2025). "Dengan audit kuartalan, kita dapat secara proaktif mengidentifikasi hambatan dan kekurangan dalam program, sehingga memungkinkan langkah korektif yang cepat dan tepat guna memastikan pencapaian target yang telah ditetapkan." Luhut menekankan pentingnya evaluasi yang berkelanjutan untuk mengoptimalkan penyerapan anggaran dan dampak program terhadap peningkatan gizi masyarakat serta pertumbuhan ekonomi.

Program MBG, dengan anggaran mencapai Rp 171 triliun dan menargetkan 82,9 juta penerima manfaat, memiliki potensi signifikan dalam mengurangi kemiskinan (diproyeksikan hingga 2,6%) dan ketimpangan ekonomi (diproyeksikan hingga 3,6%). Luhut mengamati secara langsung dampak positif program ini terhadap perekonomian, khususnya pada peningkatan permintaan komoditas pertanian seperti beras, telur, dan ayam. Hal ini menunjukkan kontribusi nyata MBG dalam menyerap hasil produksi dalam negeri dan memperkuat sektor pertanian.

Selain dampak ekonomi makro, MBG juga diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif. Namun, keberhasilan ini sangat bergantung pada berjalannya program sesuai rencana dan target yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, audit kuartalan menjadi instrumen penting untuk memastikan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran yang masif.

Saat ini, MBG telah diimplementasikan di 38 provinsi dengan 2 juta penerima manfaat melalui 722 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Jumlah SPPG ditargetkan akan meningkat hingga 32 ribu hingga akhir tahun 2025 untuk memperluas jangkauan program dan menjangkau lebih banyak masyarakat. Keberhasilan MBG, menurut Luhut, merupakan bagian integral dari visi pembangunan Indonesia yang lebih kuat dan mandiri, bukan hanya sebagai program sosial semata, tetapi juga sebagai penggerak roda perekonomian daerah dan nasional.

Lebih lanjut, Luhut menjelaskan bahwa temuan audit kuartalan akan digunakan untuk perbaikan berkelanjutan program MBG. Data yang didapat akan dianalisis untuk mengidentifikasi area yang memerlukan peningkatan, baik dalam hal distribusi, kualitas makanan, maupun pengawasan. Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci keberhasilan program MBG dalam mencapai tujuannya untuk meningkatkan gizi masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Berikut poin-poin penting dari inisiatif audit kuartalan:

• Peningkatan Akuntabilitas: Memastikan penggunaan anggaran yang transparan dan bertanggung jawab.
• Optimalisasi Dampak: Meningkatkan efektivitas program dalam mencapai target penurunan kemiskinan dan ketimpangan.
• Perbaikan Berkelanjutan: Memungkinkan identifikasi dan penanganan hambatan secara proaktif.
• Pemantauan Kinerja: Menilai kinerja program secara berkala dan memastikan pencapaian target.
• Pertumbuhan Ekonomi Inklusif: Mendukung pertumbuhan ekonomi yang adil dan merata.