Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Probolinggo menyatakan keterkejutan dan keprihatinan mendalam atas kondisi Sekolah Dasar Negeri (SDN) Kalibuntu I di Kraksaan yang terancam ambruk. Kondisi ini baru diketahui setelah mencuat di media massa.

Khairul Anam, anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Probolinggo, mengungkapkan kekecewaannya atas lambatnya informasi mengenai kondisi memprihatinkan sekolah tersebut. Ia menegaskan bahwa sebagai wakil rakyat yang membidangi pendidikan, dirinya merasa miris dengan keadaan SDN Kalibuntu I. Dampak banjir yang terjadi pada Februari 2025 telah menyebabkan dua ruang kelas ambruk dan lima ruang kelas lainnya terancam runtuh. Lokasi sekolah yang berada di tepi Sungai Kertosono menjadi faktor utama kerusakan akibat abrasi dan terjangan banjir.

“Kondisi ini sangat berbahaya bagi keselamatan siswa dan guru. Kami mendesak Pemerintah Daerah, khususnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk segera bertindak,” tegas Anam. Ia menekankan perlunya tindakan cepat seperti:

• Relokasi sementara siswa ke tempat yang lebih aman.
• Penguatan tebing sungai di sekitar sekolah untuk mencegah abrasi lebih lanjut.
• Pembangunan kembali gedung sekolah dengan perencanaan mitigasi bencana yang komprehensif, untuk menghindari kejadian serupa di masa mendatang.

Anam juga menyoroti dampak kerusakan sekolah terhadap masa depan anak-anak Kalibuntu. Ia mengingatkan pentingnya perencanaan mitigasi bencana yang matang, terutama di daerah rawan bencana seperti dataran tinggi Probolinggo. “Ini menjadi pelajaran berharga bagi Pemkab Probolinggo dan dinas terkait untuk lebih memperhatikan aspek mitigasi bencana dalam setiap pembangunan dan perawatan fasilitas pendidikan,” ujarnya.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, telah meninjau langsung SDN Kalibuntu I pada Kamis, 14 Juni 2025. Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat secara langsung dampak kerusakan akibat banjir yang melanda sekolah tersebut. Kehadiran Gubernur menunjukkan perhatian serius terhadap masalah ini, namun DPRD Kabupaten Probolinggo berharap agar tindakan nyata dapat segera direalisasikan untuk menyelamatkan proses belajar mengajar dan keselamatan seluruh warga sekolah.