Gubernur Jabar Prioritaskan Normalisasi Sungai Bekasi, Tunda Pelebaran Jalan

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mendesak penundaan proyek pelebaran jalan di Kabupaten Bekasi. Keputusan ini diambil setelah beliau melakukan kunjungan langsung dan mendengar keluhan warga di sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS) Bekasi pada Rabu (12/3/2025). Warga mengeluhkan rencana pelebaran jalan yang dinilai akan memperparah risiko banjir di wilayah tersebut.

Dalam pertemuan dengan warga, Dedi Mulyadi menekankan perlunya memprioritaskan normalisasi sungai sebelum melakukan pelebaran jalan. Ia menjelaskan bahwa pelebaran jalan yang dilakukan sebelum normalisasi sungai akan semakin menyempitkan aliran air, yang pada akhirnya akan menyebabkan penumpukan sampah dan bangunan liar di bantaran sungai, sehingga meningkatkan potensi bencana banjir. "Jika jalan diperlebar terlebih dahulu," tegas Dedi Mulyadi dalam akun TikTok resminya, "sungai akan semakin sempit, dipenuhi bangunan dan sampah, dan warga akan menderita akibat banjir." Pernyataan tersebut juga disampaikan secara langsung kepada Bupati Bekasi dan instansi terkait, mendesak penundaan proyek tersebut demi keselamatan dan kesejahteraan masyarakat.

Lebih lanjut, Dedi Mulyadi meminta kepada Pemerintah Kabupaten Bekasi dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Bekasi untuk segera menunda proyek pelebaran jalan. Beliau menegaskan perlunya fokus pada pelebaran dan pendalaman sungai untuk meningkatkan kapasitas aliran air dan mengurangi risiko genangan. Hal ini disampaikan sebagai respon terhadap aspirasi warga yang secara langsung menyampaikan kekhawatiran mereka tentang dampak pelebaran jalan terhadap peningkatan risiko banjir. Dedi Mulyadi bahkan memastikan bahwa Pemprov Jawa Barat berkomitmen untuk melakukan normalisasi sungai sebagai solusi jangka panjang.

Selama kunjungannya di sekitar Kali Gabus, Dedi Mulyadi menerima laporan langsung dari warga mengenai banjir yang terjadi beberapa waktu lalu, yang mencapai ketinggian 1,5 meter. Warga menjelaskan bahwa penyebab utama banjir adalah saluran air yang tersumbat oleh bangunan liar dan tumpukan sampah. Kondisi ini semakin mempertegas urgensi normalisasi sungai dan penataan DAS Bekasi.

Selain itu, Gubernur juga menyoroti isu dugaan penyewaan tanah di kawasan DAS Bekasi oleh oknum Perum Jasa Tirta (PJT). Meskipun belum memiliki bukti pasti, Dedi Mulyadi meminta pihak PJT II untuk berkolaborasi dalam upaya penataan DAS Bekasi. Beliau menekankan pentingnya kerja sama semua pihak untuk mencegah terjadinya banjir di masa mendatang. "Mari kita sama-sama membenahi DAS Bekasi," ajaknya, "Jangan biarkan banjir kembali terjadi. Kita sebagai pejabat negara harus bekerja maksimal untuk mencegahnya."

Dengan adanya komitmen dari Pemprov Jawa Barat untuk memprioritaskan normalisasi sungai, masyarakat berharap upaya tersebut dapat segera direalisasikan untuk meminimalisir risiko banjir dan meningkatkan kualitas hidup warga di sekitar DAS Bekasi. Penundaan proyek pelebaran jalan diharapkan dapat memberikan waktu dan kesempatan untuk menyelesaikan masalah akar permasalahan banjir yang selama ini terjadi.