Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) menyoroti praktik yang dianggap kurang profesional dan pemborosan anggaran di kalangan direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Sorotan utama tertuju pada budaya kerja yang melibatkan terlalu banyak ajudan, bahkan hingga melibatkan istri dalam urusan kantor.

Wakil Menteri BUMN sekaligus Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, menyatakan komitmennya untuk mendorong reformasi birokrasi di lingkungan direksi BUMN. Ia menegaskan bahwa praktik-praktik yang dianggap tidak efisien dan kurang profesional harus dihentikan.

"Saya tidak setuju dengan banyaknya protokol, bahkan sampai istri juga memiliki protokol. Saya minta ini dihentikan," tegas Dony dalam diskusi bersama Ikatan Alumni Fakultas Ilmu Komunikasi (IKA Fikom) Universitas Padjadjaran (Unpad) di Hutan Kota Plataran GBK, Jakarta Selatan.

Menurut Dony, keberadaan protokol yang berlebihan tidak relevan bagi direksi BUMN yang seharusnya fokus pada pengabdian kepada negara melalui perusahaan yang mereka pimpin. Ia membandingkan dengan pengalamannya berinteraksi dengan pejabat tinggi dan CEO di berbagai negara, di mana praktik protokol berlebihan tidak lazim ditemukan.

"Saya bertemu banyak CEO di dunia, tidak ada yang memiliki 10 protokol atau 8 ajudan. Apalagi kita sebagai pegawai negara, ini kan hanya pekerjaan," ujarnya.

Dony bahkan menceritakan pengalamannya saat mengusir sejumlah ajudan direksi BUMN yang memenuhi kantor Danantara saat kunjungan salah satu direksi. Ia merasa terganggu dengan keramaian yang tidak perlu.

"Dulu, saat masih di Plaza Mandiri, saya pernah mengusir para ajudan itu. Saya bertanya mengapa begitu ramai, seolah-olah akan diculik. Siapa juga yang mau menculik mereka?" ungkapnya.

Namun, Dony mengklaim bahwa kini sudah ada perubahan positif di kalangan direksi BUMN. Beberapa direksi mulai mengurangi jumlah ajudan, bahkan ada yang datang tanpa pengawalan sama sekali.

"Saya senang sekarang kalau datang ke Danantara, yang tadinya Direktur Utama datang dengan 15 ajudan, sekarang datang sendiri. Ini perkembangan yang bagus," katanya.

Lebih lanjut, Dony mengingatkan agar para direksi BUMN tidak melibatkan istri dalam urusan kantor. Ia menekankan bahwa BUMN bukanlah warisan keluarga.

"Saya tidak ingin istri ikut campur menentukan gorden, penyanyi, atau acara kantor. Ini kantor, bukan warisan orang tua," pungkasnya.

Danantara berharap dengan adanya reformasi birokrasi ini, kinerja BUMN dapat meningkat dan memberikan kontribusi yang lebih optimal bagi negara.