Pemprov DKI Jakarta Kembali Gelar Pemutihan Denda Pajak Kendaraan Bermotor
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta kembali memberikan angin segar bagi warga Jakarta yang memiliki tunggakan pajak kendaraan bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Melalui kebijakan pemutihan denda pajak, Pemprov DKI Jakarta berupaya meringankan beban masyarakat sekaligus meningkatkan pendapatan daerah. Program ini berlangsung mulai 14 Juni hingga 31 Agustus 2025.
Kebijakan penghapusan sanksi administrasi atau denda pajak ini diberlakukan secara otomatis. Wajib pajak tidak perlu mengajukan permohonan khusus untuk mendapatkan fasilitas ini. Cukup dengan melunasi pokok pajak dalam periode yang telah ditentukan, maka denda dan bunga keterlambatan akan dihapuskan secara otomatis melalui sistem pajak daerah.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta, Lusiana Herawati, menjelaskan bahwa kebijakan ini tertuang dalam Keputusan Kepala Bapenda DKI Jakarta Nomor e-0046 Tahun 2025. Inisiatif ini merupakan bagian dari rangkaian perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-498 Kota Jakarta. Diharapkan, melalui program ini, masyarakat dapat memanfaatkan kesempatan sebaik mungkin untuk melunasi kewajiban pajak mereka tanpa harus terbebani oleh denda yang ada.
Guna memberikan kemudahan bagi masyarakat, Pemprov DKI Jakarta juga membuka gerai Samsat di arena Pekan Raya Jakarta (PRJ) 2025 yang berlokasi di Hall C1, Anjungan Pemprov DKI Jakarta, JIEXPO Kemayoran. Gerai ini beroperasi selama PRJ berlangsung dengan jadwal sebagai berikut:
- 19 Juni – 13 Juli 2025
- Senin – Jumat: 15.00 – 20.00 WIB
- Sabtu – Minggu & Hari Libur: 10.00 – 20.00 WIB
Wajib pajak yang melakukan pembayaran di gerai Samsat PRJ juga akan mendapatkan souvenir menarik sebagai bentuk apresiasi dari Pemprov DKI Jakarta.
Diharapkan, dengan adanya program pemutihan denda pajak dan kemudahan pembayaran di gerai Samsat PRJ, partisipasi masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor akan meningkat. Hal ini akan memberikan kontribusi positif bagi pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Jakarta.