Fleksibilitas Kerja ASN: Antara Peluang dan Tantangan Pengawasan

Kebijakan work from anywhere (WFA) dan jam kerja fleksibel bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) telah resmi diberlakukan. Hal ini memunculkan berbagai tanggapan, terutama dari kalangan legislatif yang menyoroti pentingnya pengawasan dan evaluasi berkelanjutan. Ahmad Irawan, anggota Komisi II DPR RI, menekankan bahwa fleksibilitas ini harus dimanfaatkan untuk meningkatkan kinerja ASN, namun tanpa mengorbankan kualitas pelayanan publik.

"Penerapan kebijakan ini harus dipantau dan dievaluasi secara berkala agar tidak menyimpang dari tujuan awal," ujar Irawan. Ia menambahkan, fleksibilitas kerja seharusnya menjadi katalis bagi peningkatan produktivitas ASN, bukan justru menjadi celah untuk penurunan kualitas kerja. Kekhawatiran ini terutama ditujukan kepada ASN yang bertugas di unit pelayanan langsung kepada masyarakat dan dukungan operasional pemerintah, di mana kehadiran fisik dan interaksi langsung seringkali menjadi kunci efektivitas.

Implementasi Flexible Working Arrangement (FWA) ini diatur dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 4 Tahun 2025. Regulasi ini memberikan landasan hukum bagi instansi pemerintah untuk menerapkan skema kerja fleksibel, baik dari segi waktu maupun lokasi. Dengan demikian, ASN memiliki opsi untuk bekerja dari kantor, rumah, atau lokasi lain yang mendukung pelaksanaan tugas. Selain itu, jam kerja dinamis juga dimungkinkan, disesuaikan dengan kebutuhan organisasi dan karakteristik pekerjaan masing-masing.

Namun, fleksibilitas ini bukan berarti tanpa batasan. Irawan mengingatkan bahwa pejabat pembina kepegawaian (PPK) memiliki peran krusial dalam menentukan ASN mana yang memenuhi syarat untuk WFA, serta bagaimana mengatur pembagian tugas secara efektif. Pemahaman mendalam tentang kebutuhan organisasi dan karakteristik pekerjaan menjadi kunci dalam pengambilan keputusan ini. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa fleksibilitas kerja benar-benar mendukung peningkatan kinerja dan kualitas pelayanan publik.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) sendiri menekankan bahwa fleksibilitas kerja adalah solusi untuk menjawab kebutuhan kerja yang semakin dinamis. Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PANRB, Nanik Murwati, menyatakan bahwa ASN tidak hanya dituntut untuk bekerja profesional, tetapi juga harus menjaga motivasi dan produktivitas. Ia berharap, melalui kebijakan ini, ASN dapat bekerja lebih fokus, adaptif terhadap perkembangan, dan lebih seimbang dalam kehidupan.

Regulasi ini diharapkan menjadi panduan bagi instansi pemerintah dalam menerapkan skema kerja yang adaptif, mencakup opsi kerja dari kantor, rumah, atau lokasi lain yang dikenal sebagai WFA, serta pengaturan jam kerja yang fleksibel sesuai dengan tuntutan organisasi dan sifat tugas. Nanik menekankan bahwa penerapan fleksibilitas kerja tidak boleh mengurangi kualitas pemerintahan dan pelayanan publik. Sebaliknya, diharapkan bahwa kebijakan ini akan memberdayakan ASN untuk bekerja dengan fokus yang lebih besar, beradaptasi dengan perubahan, dan mencapai keseimbangan yang lebih baik dalam kehidupan mereka.

Namun, keberhasilan implementasi WFA dan jam kerja fleksibel sangat bergantung pada pengawasan dan evaluasi yang ketat. DPR RI, melalui Komisi II, akan terus memantau perkembangan kebijakan ini dan memberikan masukan konstruktif kepada pemerintah. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa fleksibilitas kerja benar-benar memberikan manfaat positif bagi ASN, organisasi, dan masyarakat.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam implementasi fleksibilitas kerja ASN:

• Penetapan kriteria yang jelas: Kriteria yang jelas dan terukur diperlukan untuk menentukan ASN mana yang memenuhi syarat untuk WFA.
• Pengaturan tugas yang efektif: Tugas harus diatur sedemikian rupa sehingga kinerja ASN tetap optimal, meskipun bekerja dari jarak jauh.
• Pengawasan dan evaluasi yang berkelanjutan: Pengawasan dan evaluasi secara berkala diperlukan untuk memastikan bahwa fleksibilitas kerja tidak mengurangi kualitas pelayanan publik.
• Pemanfaatan teknologi yang tepat: Teknologi yang tepat dapat membantu ASN untuk bekerja secara efektif dari jarak jauh.
• Komunikasi yang efektif: Komunikasi yang efektif antara ASN, atasan, dan rekan kerja sangat penting untuk menjaga koordinasi dan kolaborasi.

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, fleksibilitas kerja diharapkan dapat menjadi solusi yang efektif untuk meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan ASN, serta meningkatkan kepuasan kerja ASN.