Aceh menghadapi tantangan serius terkait konflik antara manusia dan satwa liar, terutama gajah. Ketua Forum Bersama (Forbes) DPR dan DPD RI asal Aceh, TA Khalid, menyoroti bahwa dari 23 kabupaten/kota di Aceh, 14 di antaranya mengalami konflik gajah dengan manusia. Situasi ini memerlukan solusi nyata dan berkelanjutan.

TA Khalid mengungkapkan bahwa luas hutan di Aceh mencapai 3,5 juta hektare, jauh lebih besar dibandingkan Sumatera Utara yang hanya 1,3 juta hektare. Namun, luasnya hutan ini tidak menjamin minimnya konflik satwa liar. Kawasan konservasi yang dikelola oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh tercatat seluas 400 ribu hektare, sementara di Sumatera Utara hanya 100 ribu hektare. Hal ini menunjukkan bahwa masalahnya bukan hanya soal luas hutan atau kawasan konservasi, tetapi juga pengelolaan dan penanganan konflik yang efektif.

Dalam pertemuan dengan Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni dan Duta Besar Inggris untuk Indonesia Dominic Jermey di Kabupaten Aceh Tengah, TA Khalid menekankan perlunya peningkatan status BKSDA Aceh menjadi Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA). Peningkatan status ini diharapkan dapat meningkatkan sumber daya dan kapasitas BKSDA dalam menangani konflik satwa liar, khususnya konflik gajah dengan manusia. Program Peci Aceh atau Pengan Elephant Conservation Initiative juga menjadi salah satu upaya untuk mengatasi masalah ini.

Konflik gajah dengan masyarakat telah berlangsung selama bertahun-tahun dan berpindah-pindah dari satu kabupaten ke kabupaten lain. Petani sering mengeluhkan kerusakan lahan akibat perlintasan gajah. Oleh karena itu, TA Khalid berharap masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan dapat hidup sejahtera tanpa harus bergantung pada aktivitas penebangan liar.

• Pola kemitraan antara pemerintah daerah, BKSDA, dan warga lokal harus sejalan.
• Masyarakat di sekitar hutan harus mendapatkan kesejahteraan.

Bupati Aceh Tengah Halili Yoga dan Bupati Gayo Lues Suhaidi juga menegaskan bahwa konflik manusia dengan gajah adalah masalah serius yang membutuhkan penanganan jangka panjang. Mereka menekankan perlunya upaya bersama antara BKSDA dan pemerintah daerah untuk mengatasi konflik ini.

Penanganan konflik gajah-manusia di Aceh membutuhkan pendekatan komprehensif yang melibatkan berbagai pihak. Peningkatan status BKSDA, program konservasi yang efektif, kemitraan yang kuat antara pemerintah daerah, BKSDA, dan masyarakat lokal, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan adalah kunci untuk mencapai solusi jangka panjang.