Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, atau yang akrab disapa Ara, tengah menjajaki potensi kolaborasi dengan Bank Dunia dalam rangka mendukung Program 3 Juta Rumah. Pertemuan antara Kementerian PKP dan perwakilan Bank Dunia telah dilakukan untuk membahas kemungkinan dukungan terhadap program perumahan ambisius ini. Ara menekankan pentingnya kajian mendalam untuk memastikan sinergi yang efektif dan manfaat maksimal dari kerjasama tersebut.

Ara menjelaskan bahwa pihaknya perlu memahami secara rinci program-program yang ditawarkan Bank Dunia, mekanisme kerjasama, serta manfaat yang akan diperoleh. Hal ini penting untuk memastikan bahwa kerjasama tersebut selaras dengan tujuan dan prioritas Kementerian PKP dalam menyediakan perumahan yang layak dan terjangkau bagi masyarakat Indonesia. Pertemuan lanjutan dengan Bank Dunia direncanakan untuk membahas lebih detail mengenai prosedur, mekanisme pertanggungjawaban, dan peruntukan dana yang mungkin akan dikucurkan.

Pemerintah, melalui Kementerian PKP, memang tengah berupaya keras untuk merealisasikan Program 3 Juta Rumah. Program ini bertujuan untuk mengatasi backlog perumahan yang masih cukup tinggi di Indonesia, serta meningkatkan kualitas hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Wakil Menteri PKP, Fahri Hamzah, sebelumnya mengungkapkan bahwa Indonesia berpotensi menerima dukungan dana hingga Rp 50 triliun dari berbagai lembaga keuangan multilateral untuk program ini.

Fahri Hamzah juga menambahkan bahwa dana tersebut dapat digunakan untuk renovasi kawasan kumuh dan perbaikan rumah yang tidak layak huni. Selain itu, beberapa lembaga juga tertarik untuk mendukung pembangunan rumah vertikal, khususnya di perkotaan. Pemerintah berencana untuk mengubah kebijakan perumahan, dengan mendorong pembangunan rumah vertikal di perkotaan dan merelokasi warga dari kawasan kumuh dan pinggiran sungai ke bangunan vertikal yang lebih layak. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan tata kota dan mempercepat pembangunan perkotaan yang berkelanjutan.

Ketertarikan lembaga keuangan internasional terhadap program perumahan di Indonesia cukup tinggi. Beberapa lembaga bahkan menyatakan kesediaannya untuk memberikan dukungan dana yang lebih besar dari yang diusulkan. Saat ini, proposal pendanaan telah diajukan ke Kementerian PPN/Bappenas sebagai otoritas yang mengatur dana dari luar negeri. Untuk tahap awal, diperkirakan dana yang akan dialokasikan mencapai US$ 3,3 miliar. Beberapa lembaga bahkan menyatakan kesiapan untuk memberikan dukungan tanpa batas (unlimited), menunjukkan komitmen mereka terhadap program perumahan di Indonesia.