Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) mengambil inisiatif strategis dengan menggelar Dialog Nasional yang berfokus pada optimalisasi peran kawasan industri dalam meningkatkan daya saing investasi industri manufaktur dan penciptaan lapangan kerja. Acara yang berlangsung di Jakarta ini menjadi platform krusial bagi HKI untuk menyuarakan aspirasi industri dan mendorong pemerintah mempercepat proses perizinan serta memperkuat regulasi yang menaungi kawasan industri.

Ketua Umum HKI, Akhmad Ma’ruf Maulana, dalam pernyataannya menekankan perlunya payung hukum yang lebih kuat dan spesifik bagi kawasan industri. Menurutnya, regulasi yang ada saat ini belum memadai untuk mendukung peran vital kawasan industri dalam menarik investasi dan menciptakan lapangan kerja. Ma'ruf juga menyoroti beberapa tantangan utama yang dihadapi pelaku industri, termasuk biaya energi yang tinggi, proses perizinan yang lambat dan berbelit, serta kompleksitas birokrasi di berbagai instansi pemerintah.

Berikut poin-poin penting yang disampaikan dalam dialog tersebut:

• Penguatan Regulasi: HKI mengusulkan adanya pasal khusus dalam Undang-Undang Perindustrian yang secara jelas mengatur kawasan industri, memberikan kepastian hukum, dan memperjelas aturan main bagi investor.
• Percepatan Perizinan: HKI mendorong pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Investasi yang melibatkan berbagai kementerian dan lembaga terkait. Satgas ini diharapkan dapat menyederhanakan dan mempercepat proses perizinan investasi, menghilangkan hambatan birokrasi, dan memastikan koordinasi yang lebih baik antara pemerintah pusat dan daerah.
• Penurunan Biaya Energi: HKI menyoroti tingginya biaya energi, khususnya gas, sebagai salah satu faktor yang menghambat daya saing industri. Pemerintah diharapkan dapat mengambil langkah-langkah untuk menurunkan biaya energi dan menyediakan akses energi yang lebih terjangkau bagi pelaku industri.
• Pembentukan Tim Khusus: HKI berencana membentuk tim khusus bersama Kementerian Perindustrian dan Kementerian Investasi/BKPM untuk mengawal langsung proses percepatan investasi di lapangan. Tim ini akan bertugas mengidentifikasi dan mengatasi kendala-kendala yang dihadapi investor, serta memastikan implementasi kebijakan yang efektif.

HKI juga telah menjalin komunikasi dengan berbagai kementerian terkait, seperti Kementerian Investasi, Kementerian ESDM, dan Kementerian ATR/BPN, serta berencana melibatkan Kementerian Lingkungan Hidup dalam pembahasan lebih lanjut. Hasil dari dialog ini akan dirangkum menjadi rekomendasi kebijakan yang akan disampaikan kepada pemerintah pusat.

Dialog Nasional ini dihadiri oleh perwakilan dari berbagai kementerian, termasuk Kementerian Investasi/BKPM, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), serta Kementerian Ketenagakerjaan. Kehadiran para pemangku kepentingan ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk mendukung pengembangan kawasan industri dan meningkatkan daya saing investasi di Indonesia. Dengan upaya kolaboratif antara HKI dan pemerintah, diharapkan target pertumbuhan ekonomi yang telah ditetapkan dapat tercapai.