Seorang akademisi dari Universitas Indonesia (UI), Cecep Hidayat, mengungkapkan bahwa Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, pernah menolak tawaran untuk menduduki posisi menteri dalam kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Penolakan ini, menurut Cecep, terjadi sebanyak dua kali selama masa jabatan Jokowi.

Cecep Hidayat menyampaikan pernyataan tersebut saat menjadi saksi ahli yang meringankan dalam sidang kasus dugaan suap dan upaya menghalangi penyidikan terhadap Harun Masiku. Dalam kesaksiannya, Cecep menyoroti peran penting Hasto Kristiyanto dalam memenangkan PDI Perjuangan dan mengantarkan Jokowi menjadi presiden. Meski memiliki kontribusi signifikan, Hasto justru memilih untuk tidak mengambil kesempatan menjabat sebagai menteri dengan portofolio strategis.

"Pada tahun 2014, Pak Hasto ditawari posisi Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), dan pada tahun 2019 ditawari posisi Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), namun kedua tawaran tersebut tidak beliau terima," ungkap Cecep di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.

Menurut Cecep, Hasto Kristiyanto lebih memilih untuk fokus pada pengelolaan partai politik. Ia berpendapat bahwa mengurus dan membesarkan partai sama mulianya dengan menjabat sebagai pejabat negara. Keyakinan ini menjadi dasar bagi Hasto untuk menolak tawaran jabatan menteri dan memilih untuk berkontribusi dalam membangun organisasi partai yang kuat.

Cecep Hidayat menekankan bahwa organisasi partai yang solid merupakan fondasi penting untuk menghasilkan pemimpin-pemimpin berkualitas. Dedikasi Hasto terhadap partai, menurutnya, merupakan alasan utama mengapa Hasto tidak bersedia menerima tawaran menjadi menteri.

Dengan dukungan penuh dari mesin partai PDI Perjuangan dan koalisi yang solid, Jokowi berhasil terpilih menjadi presiden selama dua periode. Alih-alih mengejar jabatan di pemerintahan, Hasto memilih untuk tetap berada di garis depan partai, meyakini bahwa kontribusinya dalam memperkuat partai akan memberikan dampak yang lebih besar bagi bangsa dan negara.