Klarifikasi Anggota DPR Herman Khaeron Soal Video Viral Penerimaan Amplop di Rapat dengan Pertamina

Anggota Komisi VI DPR RI, Herman Khaeron, tengah menjadi sorotan publik menyusul beredarnya sebuah video yang memperlihatkan dirinya menerima amplop di tengah rapat kerja bersama PT Pertamina. Video yang viral di media sosial tersebut menampilkan momen saat seorang individu menyerahkan map merah kepada Herman, yang kemudian menandatangani sebuah dokumen di atasnya sebelum mengambil dan menyimpan sebuah amplop kuning di bawah meja. Beragam spekulasi bermunculan di dunia maya, dengan sebagian warganet menduga amplop tersebut berisi uang sogokan. Cuitan yang menyebarkan video tersebut di platform X telah mendapatkan ribuan komentar, retweet, dan likes, menunjukkan betapa luasnya penyebaran video kontroversial ini.

Namun, Herman Khaeron dengan tegas membantah tuduhan tersebut. Dalam klarifikasinya kepada Kompas.com pada Rabu (12/3/2025), ia menjelaskan bahwa amplop kuning yang diterimanya bukanlah uang sogokan, melainkan Surat Pemberitahuan Penyesuaian Jaminan (SPPJ) untuk perjalanan dinas yang belum diambil. Ia menekankan bahwa peristiwa tersebut terjadi selama rapat kerja Komisi VI DPR RI bersama PT Pertamina pada Selasa (11/3/2025). Lebih lanjut, Herman menjelaskan bahwa dokumen yang ditandatanganinya dan amplop yang diterimanya berasal dari Sekretariat Komisi VI DPR RI.

"Itu fitnah yang keji," tegas Herman. Ia mengajak publik untuk melakukan klarifikasi langsung kepada Sekretariat Komisi VI DPR RI terkait asal usul amplop dan dokumen tersebut. Pernyataan Herman ini sekaligus menjadi bantahan terhadap berbagai komentar negatif yang muncul di media sosial, yang sebagian besar menduga adanya praktik korupsi di balik peristiwa tersebut. Klarifikasi ini bertujuan untuk meluruskan kesalahpahaman dan menghentikan penyebaran informasi yang menyesatkan.

Insiden ini menjadi pengingat akan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap kegiatan lembaga negara, termasuk rapat kerja dengan pihak swasta. Kejadian ini juga menyoroti dampak signifikan dari penyebaran informasi di media sosial, di mana video singkat dapat memicu kontroversi dan opini publik yang luas sebelum fakta sebenarnya terungkap. Ke depannya, diharapkan adanya mekanisme yang lebih efektif untuk mencegah dan mengatasi penyebaran informasi yang tidak akurat, serta perlindungan bagi individu dari fitnah dan pencemaran nama baik.

Berikut poin-poin penting dari penjelasan Herman Khaeron:

• Amplop tersebut berisi SPPJ (Surat Pemberitahuan Penyesuaian Jaminan) perjalanan dinas.
• SPPJ tersebut belum diambil sebelumnya.
• Penandatanganan dokumen dan penerimaan amplop terjadi saat rapat kerja Komisi VI DPR RI bersama PT Pertamina pada 11 Maret 2025.
• Dokumen dan amplop tersebut berasal dari Sekretariat Komisi VI DPR RI.
• Herman Khaeron membantah tuduhan adanya praktik korupsi.

Pihak Sekretariat Komisi VI DPR RI hingga kini belum memberikan tanggapan resmi terkait hal ini. Perkembangan lebih lanjut mengenai kasus ini akan terus dipantau dan dilaporkan.