Kapolresta Jayapura Kota, AKBP Fredrickus WA Maclarimboen, mengimbau seluruh warga Jayapura untuk tetap tenang dan tidak terpancing oleh isu-isu yang berkembang terkait rencana demonstrasi. Imbauan ini muncul setelah pernyataan Wali Kota Jayapura, Abisai Rollo, memicu polemik di kalangan masyarakat.

Dalam keterangan tertulisnya, AKBP Fredrickus menyampaikan bahwa klarifikasi telah diberikan oleh Wali Kota Jayapura terkait pernyataannya. Ia berharap klarifikasi tersebut dapat membantu menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di wilayah Kota Jayapura. "Pernyataan atau klarifikasi Bapak Wali Kota sudah disampaikan, kita berharap itu bisa menjadi rujukan untuk kita semua bersama menjaga Kamtibmas di Kota Jayapura," ujarnya.

Guna mengantisipasi potensi gangguan keamanan, Polresta Jayapura Kota telah menyiagakan 300 personel. Selain itu, dukungan tambahan juga akan diberikan oleh Polda Papua, termasuk personel dari Direktorat Samapta, Brimob, dan TNI. Kapolresta menambahkan bahwa hingga saat ini belum ada surat permohonan izin keramaian yang diajukan ke Polresta Jayapura Kota.

"Sejauh ini belum ada surat permohonan izin keramaian yang masuk di Polresta Jayapura Kota. Pihak Kepolisian mengimbau kepada seluruh masyarakat, terutama para tokoh intelektual, untuk menyampaikan kepada warganya bahwa permasalahan ini sudah diklarifikasi oleh Bapak Wali Kota Jayapura," imbuhnya. Masyarakat diimbau untuk tetap menjalankan aktivitas sehari-hari seperti biasa dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum jelas kebenarannya.

AKBP Fredrickus juga mengingatkan agar jika ada aksi demonstrasi, massa tidak diperkenankan melakukan long march. Ia menyarankan agar masyarakat mempertimbangkan kembali rencana aksi tersebut mengingat Wali Kota Jayapura saat ini tengah fokus pada kegiatan turun kampung.

Pemicu dari situasi ini adalah pernyataan Wali Kota Jayapura yang menjadi viral di media sosial. Dalam pernyataannya, Wali Kota menyebut bahwa pelaku demonstrasi dan pemalangan di Kota Jayapura bukanlah orang pantai, melainkan orang gunung. Pernyataan ini disampaikan saat Wali Kota menyampaikan capaian 100 hari kinerjanya di Aula Sian Sor pada Senin (16/6/2025).

Ucapan Wali Kota Jayapura tersebut menuai berbagai reaksi dari masyarakat. Wakil Gubernur Papua Pegunungan, Ones Pahabol, turut angkat bicara mengenai hal ini. Ia menekankan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan orang asli Papua (OAP), terutama di tengah perubahan administrasi wilayah. "Saya bicara dari kesatuan tubuh orang Papua. Papua boleh pecah menjadi enam provinsi, tetapi orang Papua jangan sampai terpecah. Kita satu budaya, satu DNA, satu rumah," tegasnya.

Situasi ini menyoroti sensitivitas isu identitas dan asal daerah di Papua. Upaya menjaga komunikasi yang baik dan menghindari pernyataan yang berpotensi memecah belah menjadi kunci dalam menjaga stabilitas sosial di wilayah tersebut.