Pemerintah Jepang mengalokasikan dana sebesar 1,5 juta dolar AS, setara dengan Rp24,6 miliar, untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan skala kecil di Indonesia melalui kemitraan strategis dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP). Proyek kolaboratif ini, yang dikenal sebagai SeaBLUE, menargetkan peningkatan kapasitas nelayan, penyediaan perahu listrik yang ramah lingkungan, dan fasilitas penyimpanan dingin yang modern.

Peluncuran proyek SeaBLUE berlangsung di Kantor Kementerian KKP, Jakarta, menandai komitmen kuat Jepang dalam mendukung pembangunan sektor perikanan Indonesia. Lebih dari 1.600 nelayan skala kecil di Morotai, Maluku Utara, dan Tanimbar, Maluku, akan menjadi penerima manfaat utama dari inisiatif ini. Ueda Hajime, Menteri Ekonomi dan Pembangunan Kedutaan Besar Jepang untuk Indonesia, menekankan pentingnya peningkatan kesejahteraan nelayan pesisir sebagai kunci untuk mendorong pembangunan ekonomi lokal yang berkelanjutan.

Fokus pada Hilirisasi dan Distribusi

Ueda juga menyoroti perlunya pengembangan hilirisasi dan distribusi produk bernilai tambah ke luar pulau. Dukungan finansial dari Pemerintah Jepang melalui anggaran tambahan diharapkan dapat memberikan dampak positif yang signifikan terhadap mata pencaharian masyarakat pesisir secara berkelanjutan. Proyek SeaBLUE juga akan dilengkapi dengan pembangunan pelabuhan perikanan, pasar, dan fasilitas pendingin yang dibangun oleh Badan Kerja Sama Internasional Jepang (JICA).

Kedutaan Besar Jepang menegaskan komitmen penuhnya untuk memperkuat kerja sama dengan Indonesia di sektor perikanan dan kemaritiman, serta mengharapkan dukungan berkelanjutan dari semua pemangku kepentingan yang terlibat dalam inisiatif penting ini.

Pemberdayaan Manusia sebagai Inti Perubahan

Sujala Pant, Deputy Resident Representative UNDP Indonesia, menyampaikan bahwa UNDP menempatkan pemberdayaan manusia sebagai inti dari perubahan. Sektor perikanan memiliki peran krusial dalam pembangunan berkelanjutan dan inklusif di Indonesia, menyumbang lebih dari 80 persen dari total produksi perikanan nasional.

Namun, sekitar 11 persen dari mereka yang bekerja di sektor perikanan masih hidup di bawah garis kemiskinan, terutama di wilayah-wilayah terpencil seperti Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Oleh karena itu, investasi pada kapasitas dan potensi sumber daya manusia lokal, khususnya perempuan dan komunitas pesisir, menjadi sangat penting.

UNDP menekankan bahwa teknologi dan infrastruktur saja tidak cukup untuk mendorong transformasi ekonomi biru. Intervensi yang dilakukan tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan mengurangi emisi, tetapi juga untuk memperluas peluang bagi seluruh komunitas, dengan fokus khusus pada pemberdayaan perempuan sebagai tulang punggung kegiatan ekonomi di wilayah pesisir.