Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, merespons gelombang demonstrasi yang dilakukan oleh para pengemudi truk terkait implementasi aturan Over Dimension Over Loading (ODOL). Respon ini disampaikan usai acara peluncuran Compressed Natural Gas (CNG) di Ungaran Barat, Kabupaten Semarang.

Luthfi menegaskan komitmennya untuk menjalin koordinasi intensif dengan pemerintah pusat terkait isu tarif dan aspek-aspek krusial lainnya yang menjadi perhatian para sopir. Ia menekankan pentingnya sosialisasi yang efektif sebagai kunci keberhasilan implementasi kebijakan ini.

Lebih lanjut, Luthfi menjelaskan bahwa penegakan aturan lalu lintas berada di bawah wewenang Direktorat Lalu Lintas (Dirlantas). Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan berkolaborasi erat dengan Polda Jawa Tengah untuk memastikan penegakan hukum yang adil dan transparan.

"Masalah ODOL ini bukan hanya tentang implikasi ekonomi, tetapi juga dampak sosial yang perlu dipertimbangkan secara matang. Saya yakin Polri akan memberikan yang terbaik. Sosialisasi yang komprehensif adalah kunci," ujar Luthfi.

Aksi demonstrasi sopir truk telah meluas di berbagai wilayah, termasuk Kota Salatiga dan Kabupaten Semarang. Bahkan, para sopir melakukan blokade jalan yang menyebabkan kemacetan signifikan di jalur Semarang-Solo.

Tuntutan utama para sopir meliputi:

• Revisi Undang-Undang Angkutan Jalan.
• Perlindungan hukum bagi pelaku usaha angkutan logistik.
• Pemberantasan praktik premanisme dan pungutan liar di jalan.
• Perlakuan hukum yang setara bagi semua pelaku usaha angkutan logistik.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berjanji akan menindaklanjuti aspirasi para sopir dan mencari solusi yang komprehensif untuk mengatasi permasalahan ODOL ini.