Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) menyoroti sejumlah tantangan yang menghambat laju investasi di kawasan industri. Biaya energi yang tinggi, khususnya harga gas, serta proses perizinan yang lambat menjadi keluhan utama para pelaku industri.

Ketua Umum HKI, Akhmad Ma'ruf Maulana, mengungkapkan bahwa meskipun kawasan industri siap menyambut investasi, regulasi yang ada justru menjadi penghalang. Mahalnya biaya energi, terutama gas, dan lambatnya proses perizinan, termasuk Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), menjadi isu krusial yang perlu segera diatasi. Hal ini disampaikan dalam sebuah dialog nasional yang membahas optimalisasi peran kawasan industri dalam meningkatkan daya saing investasi industri manufaktur dan penciptaan lapangan kerja.

Ma'ruf menekankan perlunya regulasi yang kuat dan spesifik untuk melindungi kawasan industri dan mendukung perannya dalam menarik investasi serta menciptakan lapangan kerja. Ia menambahkan bahwa pemerintah memiliki target pertumbuhan ekonomi yang ambisius, yakni 8% dalam lima tahun ke depan. Oleh karena itu, HKI mengundang kementerian terkait untuk membahas persoalan-persoalan yang dihadapi kawasan industri dan meminta adanya payung hukum yang lebih kuat, seperti pasal khusus dalam Undang-undang Perindustrian yang akan datang, agar aturan main menjadi lebih jelas.

Saat ini, terdapat sekitar 120 kawasan industri yang tersebar di seluruh Indonesia. Ma'ruf meyakini bahwa jika potensi seluruh kawasan industri ini digabungkan, maka akan menjadi kekuatan ekonomi yang besar bagi Indonesia.

Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, HKI telah berdialog dengan Kementerian Investasi, Kementerian ESDM, dan Kementerian ATR/BPN. Rencananya, HKI juga akan melibatkan Kementerian Lingkungan Hidup dalam pembahasan selanjutnya.

Percepatan perizinan investasi juga menjadi fokus utama HKI. Ma'ruf berharap Satgas Percepatan Investasi yang melibatkan berbagai kementerian dan lembaga dapat segera diresmikan melalui surat keputusan (SK) agar proses percepatan dapat berjalan efektif. Ia menekankan pentingnya sinergi antar kementerian dan lembaga, serta pemerintah daerah, agar tidak terjadi ketidakselarasan yang dapat menghambat proses investasi.

HKI berencana membentuk tim bersama Kementerian Perindustrian dan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM untuk mengawal proses percepatan investasi. Ma'ruf menegaskan bahwa HKI akan berperan sebagai jembatan strategis antara pelaku industri, masyarakat, dan pemerintah dalam upaya meningkatkan investasi di kawasan industri.

Daftar Hambatan Investasi di Kawasan Industri:

• Biaya energi tinggi (terutama gas)
• Proses perizinan lambat (termasuk AMDAL)
• Regulasi yang belum memadai
• Kurangnya sinergi antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah