Kemensos Luncurkan Program Sekolah Rakyat di Bekasi, Prioritaskan SMA untuk Keluarga Miskin

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengumumkan dimulainya program Sekolah Rakyat, sebuah inisiatif pemerintah untuk memberikan akses pendidikan bagi keluarga miskin dan miskin ekstrem. Program ini akan dimulai pada tahun ajaran 2025/2026, dengan fokus awal pada jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) di Bekasi, Jawa Barat. Pengumuman tersebut disampaikan Gus Ipul usai penyaluran bantuan sosial di Masjid Sabilil Muttaqin Pasrepan, Kabupaten Pasuruan, Selasa (4/3/2025).

"Sesuai arahan Presiden, Sekolah Rakyat tahap awal akan dibuka di Bekasi. Kemensos telah menyiapkan aset di lokasi tersebut," jelas Gus Ipul. Ia menekankan bahwa program ini dirancang untuk memberikan kesempatan pendidikan yang setara bagi mereka yang kurang beruntung, merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Program Sekolah Rakyat direncanakan untuk mencakup jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan SMA. Namun, sebagai langkah awal, Kemensos memprioritaskan SMA di Bekasi untuk tahun ajaran 2025/2026. Pendaftaran akan dikelola langsung oleh tim seleksi Kementerian Sosial, berdasarkan data dari tim pendamping Program Keluarga Harapan (PKH).

Proses seleksi calon penerima manfaat akan dilakukan secara ketat. Tim seleksi akan memverifikasi data keluarga pendaftar untuk memastikan bahwa mereka termasuk dalam kategori miskin dan miskin ekstrem. Hal ini bertujuan untuk memastikan efektivitas dan transparansi penyaluran bantuan pendidikan.

Uji Petik Bansos dan Evaluasi PKH

Dalam kesempatan yang sama, Mensos Gus Ipul juga melakukan penyaluran bantuan sembako kepada 700 warga di Pasuruan. Sebanyak 604 paket disalurkan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH, dan 96 paket lainnya diberikan kepada warga sekitar masjid. Kegiatan ini sekaligus menjadi uji petik untuk mengevaluasi data penerima bantuan PKH.

"Penyaluran bansos di bulan Ramadhan ini bertujuan untuk mengevaluasi data penerima PKH. Kita perlu memastikan apakah mereka masih layak menerima bantuan atau sudah perlu dilakukan graduasi," terang Gus Ipul. Pemerintah berencana untuk membatasi pemberian bantuan PKH selama maksimal 5 tahun, guna mendorong kemandirian dan pemerataan bantuan bagi masyarakat yang telah mengalami peningkatan taraf hidup.

Program Sekolah Rakyat dan evaluasi data PKH ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menjalankan program pengentasan kemiskinan secara terpadu. Komitmen untuk memberikan akses pendidikan yang layak dan bantuan sosial yang tepat sasaran menjadi fokus utama dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat.