Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membuka potensi impor gas alam cair (LNG) bagi sektor industri di Indonesia. Kebijakan ini ditempuh sebagai solusi untuk menjaga kelangsungan operasional industri, dengan catatan bahwa pasokan gas dari sumber domestik tidak mencukupi kebutuhan.

Wakil Menteri ESDM, Yuliot Tanjung, menegaskan bahwa impor LNG akan menjadi opsi ketika produksi gas dalam negeri tidak mampu memenuhi permintaan industri. Menurutnya, ketersediaan gas sangat krusial sebagai bahan baku dan bahan bakar utama bagi berbagai sektor industri, termasuk pembangkit listrik. Kekurangan pasokan gas berpotensi menghentikan aktivitas industri dan berdampak pada perekonomian secara keseluruhan.

Sebelumnya, Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita, juga menyampaikan dukungan terhadap gagasan impor gas industri oleh Himpunan Kawasan Industri (HKI). Ia menjelaskan bahwa konsep ini telah disetujui oleh beberapa kementerian terkait dan bahkan telah dibahas serta disetujui oleh Presiden Prabowo Subianto melalui Peraturan Presiden. Namun, realisasi impor gas tidak dapat dilakukan secara langsung. Proses ini hanya dapat berjalan jika pasokan gas nasional tidak mencukupi, baik dari segi kuantitas maupun harga yang kompetitif.

Agus menambahkan bahwa masalah pasokan gas untuk industri telah menjadi isu klasik yang terus berulang. Pemerintah sebelumnya telah menetapkan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) untuk industri guna mengatasi persoalan ini. Kesepakatan terkait HGBT ini telah disetujui oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Perindustrian, Menteri ESDM, dan Menteri Keuangan.

Dalam sebuah acara, Ketua Umum HKI, Achmad Ma'ruf Maulana, kembali menyampaikan permohonan kepada Menteri Perindustrian untuk memfasilitasi akses terhadap gas industri dengan harga yang lebih terjangkau. Ia menilai bahwa harga gas saat ini masih menjadi beban bagi banyak industri. HKI berharap pemerintah dapat memberikan dukungan dan ruang bagi kawasan industri untuk mendapatkan gas dengan harga khusus.