Tingkat Pengangguran Jakarta Masih Tinggi, DPRD Desak Pemprov Prioritaskan Penciptaan Lapangan Kerja

Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PAN, Lukmanul Hakim, mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk menjadikan penciptaan lapangan kerja sebagai prioritas utama dalam kebijakannya. Desakan ini dilatarbelakangi angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Jakarta yang masih cukup tinggi, meskipun mengalami penurunan sedikit dari tahun sebelumnya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) melalui Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2024, TPT di Jakarta mencapai 6,21 persen, atau lebih dari 600 ribu warga Jakarta yang masih menganggur. Meskipun angka ini menunjukkan penurunan 0,32 persen dibandingkan tahun sebelumnya, Lukmanul Hakim menilai angka tersebut masih mengkhawatirkan dan membutuhkan perhatian serius dari Pemprov DKI Jakarta.

"Pemprov DKI Jakarta tidak boleh tinggal diam melihat warganya kesulitan mencari pekerjaan. Ini ibarat ayam mati di lumbung padi," tegas Lukmanul Hakim dalam pernyataannya pada Selasa (11/3/2025), seperti dikutip dari Antara. Ia menekankan bahwa meskipun isu kemacetan, banjir, dan polusi udara tetap menjadi perhatian, penciptaan lapangan kerja merupakan isu fundamental yang harus diprioritaskan. Keberadaan lapangan kerja yang memadai berkaitan langsung dengan produktivitas masyarakat, stabilitas ekonomi, dan bahkan stabilitas sosial-politik di Jakarta. "Ketenagakerjaan berkaitan erat dengan produktivitas, fiskal, dan stabilitas sosial-politik suatu wilayah," tambahnya.

Lukmanul Hakim juga menyoroti dominasi sektor informal dalam penyerapan tenaga kerja di Jakarta. Dari 5,11 juta warga Jakarta yang bekerja (meningkat 35 ribu orang dari tahun sebelumnya), sebanyak 1,85 juta pekerja atau 36,31 persen bekerja di sektor informal, terutama di bidang akomodasi dan makanan serta minuman. Kondisi ini menunjukkan perlunya strategi yang terarah dan terintegrasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan mampu menyerap tenaga kerja di sektor formal.

Lebih lanjut, Lukmanul Hakim menekankan pentingnya link and match antara dunia pendidikan dan industri. Ia menyarankan agar kurikulum sekolah vokasi seperti SMK dan Politeknik di Jakarta disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja. "Setelah dianalisis, kurikulum SMK dan Politeknik yang berada dalam kewenangan Pemprov Jakarta harus segera disesuaikan dengan kebutuhan industri," ujarnya. Hal ini diharapkan dapat mengurangi kesenjangan antara keterampilan lulusan dengan kebutuhan industri, sehingga mengurangi angka pengangguran.

Lukmanul Hakim berharap Pemprov DKI Jakarta dapat segera mengambil langkah-langkah konkret untuk mengatasi permasalahan ini. Ia optimistis bahwa dengan penanganan yang tepat, Jakarta dapat berkontribusi pada tercapainya visi Indonesia Emas 2045 sebagai kota global yang maju dan sejahtera. Beberapa langkah yang perlu dipertimbangkan antara lain:

• Meningkatkan investasi di sektor-sektor yang mampu menciptakan lapangan kerja baru, seperti teknologi, pariwisata, dan ekonomi kreatif.
• Memberikan pelatihan dan pengembangan keterampilan bagi angkatan kerja, khususnya untuk meningkatkan kemampuan mereka di sektor formal.
• Memperkuat kerjasama antara pemerintah, dunia usaha, dan lembaga pendidikan untuk menciptakan sistem link and match yang efektif.
• Memberikan insentif bagi perusahaan yang menciptakan lapangan kerja baru.
• Mendorong kewirausahaan melalui program-program pembinaan dan pendanaan.

Dengan komitmen dan langkah-langkah yang terukur, Pemprov DKI Jakarta diharapkan mampu menurunkan angka pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan warganya.