Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang menyoroti lambatnya penurunan angka kemiskinan di wilayah tersebut, meskipun Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat adanya penurunan tipis sebesar 0,2 persen. Ketua Komisi B DPRD Kota Semarang, Joko Widodo, mendesak Pemerintah Kota Semarang untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program-program pengentasan kemiskinan yang telah berjalan. Evaluasi ini diharapkan dapat mengidentifikasi kelemahan dan mencari solusi yang lebih efektif untuk mengatasi masalah kemiskinan yang masih menjadi tantangan serius di Kota Semarang.

Joko Widodo menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam upaya pengentasan kemiskinan. Ia menyebutkan bahwa sinergi antara dinas terkait, pelaku usaha, komunitas lokal, dan perguruan tinggi sangat diperlukan untuk menciptakan ekosistem ekonomi kerakyatan yang tangguh dan berkelanjutan. Menurutnya, program pengentasan kemiskinan tidak boleh hanya bersifat seremonial, tetapi harus memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin.

Data BPS Kota Semarang menunjukkan bahwa angka kemiskinan pada tahun 2024 turun menjadi 4,03 persen, dari 4,23 persen pada tahun 2023. Kendati demikian, Joko Widodo mengingatkan bahwa penurunan ini belum mencerminkan keberhasilan yang komprehensif dalam pembangunan ekonomi yang inklusif. Ia menyoroti peningkatan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dari 0,54 menjadi 0,59, serta Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) yang naik dari 0,10 menjadi 0,12.

Kenaikan kedua indeks ini mengindikasikan bahwa meskipun jumlah penduduk miskin berkurang, mereka yang masih terjerat dalam kemiskinan justru mengalami tekanan ekonomi yang lebih besar. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan yang semakin lebar dan kebutuhan mendesak untuk intervensi yang lebih efektif dari pemerintah kota.

Joko Widodo menegaskan bahwa pemerintah kota harus lebih serius dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang berpihak pada masyarakat kecil dan mampu memenuhi kebutuhan dasar mereka. Ia menekankan bahwa fokus utama seharusnya bukan hanya pada pencapaian indikator makro ekonomi, tetapi juga pada peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin secara nyata.

Berikut adalah beberapa poin penting yang perlu diperhatikan:

• Evaluasi program pengentasan kemiskinan secara komprehensif
• Kolaborasi lintas sektor untuk menciptakan ekosistem ekonomi kerakyatan
• Fokus pada penurunan Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan
• Kebijakan ekonomi yang berpihak pada masyarakat kecil
• Intervensi yang efektif untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat miskin

DPRD Kota Semarang akan terus mengawasi dan memberikan masukan konstruktif kepada Pemerintah Kota Semarang dalam upaya pengentasan kemiskinan. Diharapkan, dengan kerja sama yang baik antara semua pihak, masalah kemiskinan di Kota Semarang dapat diatasi secara efektif dan berkelanjutan.