Pengesahan Revisi UU TNI Ditunda Hingga Pasca-Reses Lebaran

Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, secara resmi menyatakan bahwa proses pengesahan revisi Undang-Undang (UU) Tentara Nasional Indonesia (TNI) dipastikan tidak akan tuntas sebelum masa reses Lebaran 2025. Pernyataan ini disampaikan Adies pada Rabu (12/3/2025) di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, menanggapi perkembangan terkini pembahasan RUU tersebut. Menurutnya, agenda reses Lebaran yang akan segera dimulai menjadi kendala utama dalam penyelesaian pembahasan RUU TNI. “Dengan mendekatnya masa Idul Fitri dan reses, pengesahan RUU TNI dalam waktu dekat ini sangat tidak memungkinkan,” tegas Adies.

Lebih lanjut, Adies menjelaskan bahwa proses pengesahan paling cepat baru dapat dijadwalkan pada masa persidangan berikutnya. “Kita memasuki masa reses akhir Maret. Oleh karena itu, pengesahan RUU TNI sebelum reses terlihat mustahil. Optimistis, jika tidak ada hambatan berarti dalam proses pembahasan, pengesahan dapat dilakukan pada masa sidang berikutnya, bahkan mungkin memerlukan dua masa sidang untuk memastikan kelancaran prosesnya,” jelasnya. Pernyataan Adies ini memberikan gambaran yang cukup jelas mengenai waktu pengesahan RUU TNI yang diperkirakan akan mengalami penundaan.

Sebelumnya, Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoedin, dalam rapat kerja dengan Komisi I DPR pada Selasa (11/3/2025), mengungkapkan usulan perubahan pasal dalam revisi UU TNI. Usulan tersebut difokuskan pada peningkatan kejelasan batasan dan mekanisme pelibatan TNI dalam jabatan non-militer. Hal ini bertujuan untuk mencegah potensi pelanggaran prinsip demokrasi dan supremasi sipil. Menhan menekankan pentingnya revisi UU TNI untuk memberikan payung hukum yang kuat terhadap peran TNI di luar tugas perang, tanpa mengesampingkan prinsip-prinsip demokrasi dan supremasi sipil.

Sjafrie merinci empat fokus utama revisi UU TNI yang diusulkan pemerintah. Keempat fokus tersebut adalah:

1. Penguatan kebijakan modernisasi alutsista (Alat Utama Sistem Senjata) dan industri pertahanan dalam negeri.
2. Penegasan batasan dan mekanisme pelibatan TNI dalam tugas non-militer.
3. Peningkatan kesejahteraan prajurit dan jaminan sosial bagi prajurit.
4. Penyesuaian ketentuan terkait kepemimpinan, jenjang karir, dan usia pensiun sesuai kebutuhan organisasi.

Dalam rapat tersebut, Menhan juga menyertakan pasal-pasal perubahan yang diusulkan pemerintah, khususnya terkait kedudukan TNI (Pasal 3), penempatan prajurit TNI di kementerian/lembaga (Pasal 47), dan batas usia pensiun (Pasal 53). Usulan-usulan ini diharapkan dapat memperkuat dan memperjelas regulasi yang mengatur keberadaan dan peran TNI di tengah masyarakat.

Penundaan pengesahan RUU TNI hingga pasca-reses Lebaran ini tentunya akan memicu berbagai spekulasi dan menimbulkan pertanyaan mengenai dampaknya terhadap perencanaan dan pelaksanaan tugas-tugas TNI ke depannya. Proses pembahasan yang lebih lanjut diperlukan untuk memastikan revisi UU TNI dapat diselesaikan secara optimal dan memenuhi berbagai kebutuhan serta kepentingan nasional.